DPRD Setuju Lanjutkan PSBB Transisi, Kritik Pengawasan

Sejumlah fraksi di DPRD DKI Jakarta mendukung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memperpanjang pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi. Namun demikian, ada kritik soal penerapan kebijakan ganjil genap dan pengawasan protokol kesehatan di perkampungan padat penduduk.

PSBB transisi di Jakarta diketahui bakal berakhir hari ini, Kamis (13/8), setelah sebelumnya diperpanjang sejak 31 Juli 2020 lalu. Ini merupakan ketiga kalinya perpanjangan sejak PSBB transisi diterapkan di Jakarta pada 5 Juni silam.

"Angka penyebaran Covid ini kan masih tinggi di DKI Jakarta ya, jadi sebaiknya PSBB transisi tetap diperpanjang sampai ada penurunan angka penyebaran yang signifikan," kata Sekretaris Fraksi Partai Golkar di DPRD DKI Jakarta Judistira Hermawan, saat dikonfirmasi, Kamis (13/8).

Meski sepakat dengan Pemprov, pihaknya mengkritisi soal kebijakan ganjil genap bagi kendaraan bermotor. Ia khawatir, kebijakan ini malah menimbulkan klaster baru, yakni klaster transportasi umum.

Sebab, menurut dia, kebijakan ganjil genap ini mendorong masyarakat beralih dari menggunakan kendaraan pribadi ke transportasi umum. Sementara, penumpukan warga di transportasi umum dikhawatirkan menjadi pusat penularan Covid-19 yang baru.

"Yang kita khawatirkan dengan adanya ganjil genap maka masyarakat beralih ke transportasi umum, nanti transportasi umum jadi klaster baru penyebaran Covid-19 saya pikir dengan situasi masih tinggi ya kita minta PSBB Transisi ini masih panjang," tuturnya.

Senada, anggota Fraksi PDI-Perjuangan di DPRD DKI Gilbert Simanjuntak mengakui bahwa perpanjangan PSBB transisi di Jakarta tak dapat terelakan. Ia pun meminta Pemprov DKI menarik kebijakan ganjil genap bagi kendaraan bermotor di tengah situasi pandemi ini.

"Ya [ganjil genap perlu dicabut], tidak memperbaiki kondisi, malah memperburuk," ungkap dia.

Wacana Pengawasan

Di sisi lain, Gilbert juga menilai perlu ada pengawasan yang lebih ketat di area-area yang selama ini kurang diawasi oleh jajaran Pemprov DKI. Misalnya, kawasan pemukiman padat penduduk.

Menurut anggota Komisi B DPRD DKI itu, sejauh ini kawasan padat penduduk masih kurang diperhatikan oleh Pemprov DKI. Padahal, kata dia, kemungkinan penyebaran Covid di kawasan padat penduduk juga cukup tinggi.

"Pengawasan kawasan pemukiman dan pasar yang perlu hingga ada vaksin. Kalau itu tidak dikerjakan, mau dilarang semua mobil, tetap saja akan bertambah," ungkapnya.

Senada, Anggota Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas meminta Pemprov DKI Jakarta menyebut pengawasan Pemprov DKI terhadap penerapan protokol pencegahan Virus Corona (Covid-19) oleh warga masih belum maksimal.

Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan PSBB Transisi "insyaallah diperpanjang". (CNNIndonesia/Safir Makki)

"Ini pengawasan yang perlu diperketat, misalnya yang enggak pakai masker ini mestinya Pemprov udah mulai antisipasi harus kena denda, harus apa," ungkap dia.

Terpisah, Anggota Fraksi PKS di DPRD DKI Abdul Aziz menilai Pemprov DKI harus lebih tegas terhadap warga yang melanggar aturan dalam PSBB transisi.

"Saya kira memang udah saatnya tegas ya, karena memang angkanya terus menaik dan masyarakat juga malah melihat ini sebagai sebuah sesuatu biasa karena sudah capek mungkin kan," kata Aziz saat dikonfirmasi.

"Karena selama ini harus ngerem di rumah, harus pakai masker. Ya saya kira, yang enggak pakai masker dihukum aja. Jelas karena membahayakan orang lain statusnya," lanjut dia.

Sebelumnya, Ahmad Riza Patria mengatakan pihaknya bakal menerapkan denda progresif bagi pelanggar aturan protokol pencegahan Covid-19 jika PSBB di Jakarta kembali diperpanjang. Saat ini, aturan mengenai denda progresif masih digodok.

Mengenai wacana denda progresif itu, Hasbiallah menilai itu positif meski perlu keseriusan dalam penerapannya.

"Kadang-kadang Pemprov DKI ini pintar ngasih ide, tapi implementasi enggak ada. Lihat deh di kampung-kampung di Jakarta, di kompleks-kompleks, di kampung-kampung, berapa banyak yang pakai masker, berapa persen yang mematuhi PSBB? Sedikit sekali, enggak sampai 70 persen," cetus Hasbiallah.

Ganjil genap diterapkan saat DKI masuk PSBB Transisi. (CNN Indonesia/Andry Novelino

Aziz, yang juga menjabat Ketua Komisi B DPRD DKI itu, juga menyarankan agar Pemprov DKI mengajak tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama untuk memberitahu warga agar lebih disiplin menjalankan protokol kesehatan pencegahan Covid.

"Saya pikir perlu dilakukan oleh Pemprov DKI pendekatan ke tokoh-tokoh agama di masjid, gereja misalkan atau di tempat-tempat peribadatan yang lain kemudian di majelis-majelis taklim," kata dia.

Sebelumnya Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengakui bahwa bisa saja PSBB transisi kembali diperpanjang. Hal ini mengingat jumlah kasus positif virus corona (Covid-19) di wilayah Ibu Kota masih cukup tinggi.

"Insyallah diperpanjang," kata Riza saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (12/8) kemarin.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan DKI Jakarta, kasus positif Covid-19 di DKI Jakarta pada Rabu sudah mencapai 27.242 kasus. Dari jumlah tersebut, sebanyak 8.925 berstatus kasus aktif atau masih dalam perawatan di rumah sakit atau menjalani isolasi mandiri.

Kemudian, dari total kasus positif, sebanyak 17.349 orang dinyatakan telah sembuh, sedangkan 968 orang meninggal dunia.