Dewas KPK Diminta Panggil Firli Terkait Harun Masiku

Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Ketua KPK Firli Bahuri untuk mendapat penjelasan mengenai upaya pencarian buronan Harun Masiku.

Peneliti dari ICW Kurnia Ramadhana menuturkan hal tersebut penting dilakukan mengingat tak ada perkembangan dalam pencarian eks caleg PDIP tersebut selama waktu tujuh bulan berjalan.

"Dewan Pengawas harus memanggil Ketua KPK untuk meminta penjelasan terkait sengkarut kasus ini," ujar Kurnia saat dikonfirmasi, Rabu (26/8).

Ia melihat ada dua permasalahan utama yang dihadapi KPK dalam memburu Harun. Pertama, soal ketidakseriusan lembaga antikorupsi itu untuk menangkap Harun. Kedua, kecurigaan adanya pihak yang melindungi Harun sehingga KPK tak mampu mendeteksi keberadaannya.

Oleh karena itu, lanjut dia, ICW meminta agar tim satuan petugas (Satgas) pemburu Harun diganti.

"ICW merekomendasikan agar tim yang dibentuk oleh KPK untuk melakukan pencarian Harun Masiku dievaluasi dan diganti," kata dia.

Sementara itu, Direktur Legal Culture Indonesia (LeCI) M Rizqi Azmi mengkritik penambahan personel Satgas Harun yang dicanangkan KPK. Menurut dia, upaya tersebut akan sia-sia jika tidak diiringi dengan keinginan dan komitmen yang kuat dalam memburu Harun.

"Kegiatan menambah kuantitas ini tidak dibutuhkan KPK," ucap dia.

Rizqi menilai KPK saat ini seakan seperti kehilangan akal dalam melakukan investigasi pencarian Harun. Ia berujar lembaga antirasuah tersebut gagal bertindak. Kondisi itu, kata Rizqi, memperlihatkan KPK yang tak jauh berbeda dengan lembaga penegak hukum lain.

"KPK terkesan lost of mind dan gagal bertindak. Menyebabkan fungsinya sebagai extraordinary body menjadi lemah," pungkasnya.

Sebelumnya, lembaga antirasuah KPK meyakini masih terus melakukan pekerjaannya yakni memburu Harun. Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango, menuturkan pihaknya tengah mengevaluasi tim Satgas yang selama ini bekerja namun belum membuahkan hasil.

"Di internal kita coba mengevaluasi kerja dari satgas yang ada. Kemungkinan untuk menambah personel satgas ataupun menyertakan satgas pendamping," kata Nawawi kepada wartawan dalam pesan tertulis, Senin (24/8).

Eks Caleg PDIP yang kini buron, Harun Masiku. (Foto: Diolah dari KPU RI)

Harun, bersama eks Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan, kader PDIP Saeful Bahri, dan eks anggota Bawaslu, Agustiani Tio Fridelina, ditetapkan KPK sebagai tersangka pada 9 Januari 2020. 

Selain Harun, ketiga tersangka itu diketahui sudah divonis bersalah di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan hukuman berbeda-beda.

Dia diduga memberi suap ke Wahyu Setiawan agar bisa ditetapkan sebagai pengganti Nazarudin Kiemas yang lolos ke DPR, namun meninggal dunia. Harun diduga menyiapkan uang sekitar Rp850 juta untuk pelicin agar bisa melenggang ke Senayan.