Ganjil Genap, PSI Kritik Anies Korbankan Pengendara Motor

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana menerapkan kebijakan ganjil genap untuk sepeda motor. Terkait kebijakan itu, Fraksi PSI DPRD DKI menyoroti karena bisa berdampak buruk terhadap penyebaran virus corona.

Sekretaris Fraksi PSI, Anthony Winza Prabowo menilai kebijakan ini sama saja seperti mengorbankan para pengendara motor dari segi ekonomi maupun keselamatan. Bahkan bukan tak mungkin dengan sistem ganjil genap, Anies hanya akan membuka klaster baru, mengingat akan banyak pengendara motor yang kena Covid-19 di transportasi umum.

"Bagi mereka yang terkena ganjil genap akan menempuh jalur lain. Atau setidaknya mereka menggunakan transportasi umum lain yang mana kita tahu penyebarannya Covid lebih parah," kata Anthony kepada CNNIndonesia.com, Rabu (26/8).

"Ini sama saja ngorbanin pengendara motor. Pak Anies mau buka Kluster baru pengendara motor?" lanjut dia.

Menurut Anthony, kebijakan ganjil genap untuk pengendara motor tidak rasional. Pasalnya Anies beralasan kebijakan ganjil genap digunakan untuk menekan pergerakan orang. Sementara di Ibu Kota para pekerja masih diharuskan masuk oleh perusahaan.

"Ini kontraproduktif. Menekan jumlah orang yang bergerak tapi kantor kan masih buka. Penegakan hukumnya juga ya seadanya," jelas Anthony.

Ia pun mengkritik pemerintahan Anies dengan menyebut kebijakan ini seperti panjat pinang. Maksudnya pengendara motor yang notabene kaum kecil terinjak demi memberi akses yang lebih luas kepada kaum menengah ke atas.

"Ini sama saja injak yang bawah dan dorong naik yang atas seperti panjat pinang. Kalau gage motor diberlakukan siapa yang untung? Ya mereka yang punya uang dengan jalan lebih lenggang. Itu saja sebenarnya," tegas dia.

Terakhir, Anthony meminta agar Anies untuk lebih peka terhadap masyarakat kecil. Ia meminta agar kebijakan ini tidak direalisasikan mengingat ada taruhan nyawa pengendara jika mereka beralih ke kendaraan umum.

"Kata Pak Anies ada 6 hingga 10 persen yang naik kendaraan umum. Angka 6 persen jangan dikata sekadar angka, melainkan nyawa yang terus dipertaruhkan setiap hari," tutup dia.

Diketahui, aturan ganjil genap sepeda motor tercantum dalam Nomor 80 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif.

Namun hingga kini peraturan itu belum diterapkan di Jakarta. Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo menerangkan penerapan ganjil genap untuk sepeda motor nantinya bakal diputuskan lebih lanjut dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta.