DPRD Nilai Anies Kebingungan Atasi Masalah Covid-19

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dinilai masih kebingungan untuk meredam penyebaran virus corona (Covid-19) di ibu kota. Masifnya tes swab dan rapid test di Jakarta dianggap masih belum menyelesaikan permasalahan wabah corona di ibu kota.

Ketua Fraksi PKB-PPP DPRD DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas menilai, hingga kini Anies belum menemukan formula yang pas.

"Belum menemukan cara yang pas intinya. Pak Anies belum menemukan cara yang pas (menangani pandemi corona)," kata Ilyas saat dikonfirmasi, Rabu (19/8).

Komentar Ilyas itu menanggapi pernyataan Anies yang mengatakan bahwa saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serba tidak tahu mengenai virus corona yang tak kasat mata. Anies mengibaratkan kondisi saat ini seperti memasuki sebuah daerah tanpa peta.

Ilyas mengatakan, saat ini penyebaran virus corona di Jakarta belum sepenuhnya terdeteksi. Hal ini, kata dia, karena tes swab dan PCR masih dianggap kurang masif.

Padahal, menurut klaim Pemprov DKI Jakarta, pihaknya telah melakukan tes swab ke warga dengan cukup masif. Bahkan, berdasarkan data Dinas Kesehatan DKI Jakarta, sebanyak 514.598 orang telah dilakukan tes PCR.

Dalam sejumlah kesempatan, Pemprov DKI juga menyebut jumlah kapasitas tes tersebut telah empat kali lipat melampaui standar tes yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO).

Namun realitas di lapangan menunjukkan kebingungan Anies. Sebab masifnya tes yang dilakukan tak berdampak pada penurunan angka kasus positif di Jakarta.

"Cara penyelesaiannya Pak Anies mungkin bingung, penanganan corona ini. Penyelesaiannya bagaimana, ini corona dihantam gini, udah 4 kali lipat (tes) dari WHO, tapi kenyataannya di DKI enggak kurang-kurang kan (kasus positif)," tutur Ilyas.

Lebih lanjut, menurut Ilyas, saat ini yang dapat dilakukan Pemprov DKI adalah dengan memperketat pengawasan. Ia melihat, saat ini pengawasan yang dilakukan Pemprov DKI masih belum maksimal.

"Ini bagaimana caranya jajaran Pak Anies ini melakukan pengawasan yang lebih ketat, PSBB kan diterapkan, coba ada enggak perubahan PSBB diterapkan sama enggak diterapkan? Sama aja. Itu penyebabnya pengawasannya kurang maksimal," ujarnya.

Kendati demikian, Anggota Komisi A itu menyadari bahwa persoalan ini tidak hanya dihadapi di Jakarta atau bahkan daerah lain di Indonesia. Di belahan dunia lain juga mengalami hal serupa.

Tidak hanya itu, Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan kegiatan ekonomi juga kesulitan memantau pergerakan orang dari luar daerah. Apalagi, selama PSBB transisi, warga dari daerah lain masih bisa keluar masuk Jakarta untuk bekerja.

"Karena kan di Jakarta ini, mohon maaf banyak orang-orang daerah yang masuk ke Jakarta tiap hari, itu yang tidak terdeteksi. Coba bayangkan, berapa banyak orang Bekasi tiap hari masuk Jakarta, dan di Bekasi pun berjalan enggak itu (penerapan protokol kesehatan)," ungkap Ilyas.

Sementara itu, Ketua Komisi A Mujiyono menilai, pernyataan yang dilontarkan Anies itu dikarenakan Pemprov DKI memang belum mendapatkan formula yang tepat dalam menangani virus corona. Mujiyono menyatakan bahwa masih banyak pihak yang menilai langkah-langkah yang diambil Anies dalam menangani virus corona masih belum manjur.

"Yang dimaksud mungkin begini, bahwa betapa bahayanya ini Covid sampai semua formula dilakukan, semua skema dilakukan tapi tingkat keberhasilan atas skema tersebut sampai sejauh ini dianggap kurang manjur atau kurang pas," tutur Mujiyono.

Kendati demikian, Mujiyono tidak menyatakan hal tersebut merupakan kesalahan Pemprov DKI semata. Menurut anggota Fraksi Partai Demokrat itu, penanganan Covid-19 perlu kerja sama antara Pemprov dan masyarakat.

"Yang perlu dilakukan adalah berusaha semaksimal mungkin segala langkah dilakukan dan kerjasamanya enggak cuma pemprov aja tapi masyarakat pada umumnya, dari seluruh komponen masyarakat diperlukan kerja sama yang baik dalam penyelesaian yang baik," jelasnya.