Kemendagri Sebut Pilkada saat Pandemi untuk Gerakkan Ekonomi

Kemendagri menyebut salah satu alasan Pilkada Serentak 2020 tetap dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19 adalah agar perekonomian di masyarakat tetap bergerak.

Kabag Perundang-Undangan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Saydiman Marto mengatakan setidaknya ada Rp15,22 triliun uang yang berputar selama pilkada.

Dana itu, kata dia, berasal dari APBD 270 daerah penyelenggara yang disalurkan ke KPU, Bawaslu, dan aparat keamanan setempat.

"Pilkada ini juga menjadi ajang perputaran ekonomi di tingkat bawah. Jadi 60 persen anggaran pilkada yang sudah kita lihat realisasinya, digunakan untuk tiga juta lebih penyelenggara pilkada, petugas-petugas kita," kata Saydiman dalam diskusi daring di akun Youtube Rumah Kebangsaan, Rabu (9/9).

Saydiman menjelaskan 60 persen dari anggaran Rp15,23 triliun dipakai untuk honor petugas pilkasa. Sementara 40 persen lainnya dibelanjakan untuk pengadaan logistik pemilihan.

Selain dari anggaran pilkada, kata dia, pergerakan ekonomi juga didorong belanja para kandidat. Saydiman mengatakan para kandidat akan mengeluarkan uang untuk alat peraga kampanye atau pembagian alat kesehatan seperti masker.

"Bayangkan kalau setiap daerah ada dua calon minimal yang bertarung, berapa yang bisa pengadaan pemesanan yang bisa menggerakkan roda-roda ekonomi di berbagai daerah?" ucapnya.

Oleh karena itu, sambungnya, peran pilkada jadi penting di masa pandemi. Sebab dia berpendapat pandemi Covid-19 bukan hanya menyebabkan masalah kesehatan, tapi juga perekonomian.

"Kita tahu sampai sekarang ekonomi ini hampir seluruh negara terancam resesi dalam masa pandemi ini," ujar Sayman.

Pilkada Serentak 2020 awalnya dijadwalkan berlangsung pada 23 September. Namun ketika pandemi Covid-19 melanda, sejumlah tahapan sempat ditunda.

KPU awalnya memberi tiga opsi untuk menunda pilkada yakni 9 Desember 2020, 17 Maret, dan 29 September 2021. Setelah rapat dengan Bawaslu, Kemendagri, dan DPR RI, KPU menyepakati 9 Desember 2020 sebagai hari pencoblosan.

Namun dalam perjalanannya, pilkada di tengah pandemi menuai kritik. Salah satunya saat masa pendaftaran 4-6 September lalu. Kemendagri mendata sebanyak 316 dari 733 kandidat melanggar protokol Covid-19.

Momen warga yang terlibat dalam pengadaan logistik Pemilu pada 2019 silam. (ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah)

Klaster Industri dan Tingginya Kasus Covid Jabar

Sementara itu, terkait penanggulangan pandemi corona, Anggota Tim Pakar Satgas Penanganan Covid-19 Dewi Nur Aisyah mengatakan kasus aktif atau kasus orang masih dalam perawatan tertinggi ada di Jawa Barat, yakni 44,88 persen.

Dewi menerangkan tingginya kasus aktif di Jabar bisa jadi dipengaruhi klaster industri yang bermunculan.

"Ternyata di Pulau Jawa yang sedang banyak sakit di Jawa Barat lumayan banyak angkanya bisa jadi karena muncul klaster industri di sana," kata Dewi dalam talkshow Covid-19 dalam angka di kanal YouTube BNPB, Rabu (9/9).

Presentase kasus aktif tertinggi kedua yaitu di Jawa Tengah 27,78 persen, Banten 26,16 persen, DKI Jakarta 20,43 persen, DI Yogyakarta 19,61 persen. Sementara persentase kasus aktif terendah berada di Jatim sebanyak 12,8 persen.

Untuk diketahui, pada awal September klaster industri mulai menyumbangkan kasus positif dengan masif di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Tiga klaster besar industri menyumbang 407 kasus baru, yakni PT LG Electronic Indonesia, PT Suzuki Indomobil, dan PT Nippon Oilseal Kogyou (NOK) Indonesia. Rinciannya, sebanyak 248 karyawan PT LG Electronic Indonesia, kemudian 71 karyawan PT Suzuki Indomobil, serta 88 karyawan PT NOK Indonesia.

Sebelumnya, PT Unilever Indonesia Tbk di Bekasi juga menutup sementara pabriknya karena sebanyak 21 karyawan terindikasi positif virus corona.

Terkait ini, Ketua Divisi Pelacakan Kontak, Pengujian Massal, dan Manajemen Laboratorium Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jabar Siska Gerfianti mengingatkan masyarakat agar mewaspadai tiga klaster penyebaran virus corona, mulai dari klaster industri hingga klaster pilkada.

"Sekarang sudah muncul beberapa klaster yang memang harus diwaspadai. Bagaimana sekarang kita melakukan pelacakan terpapar Covid-19 mengingat banyak klaster baru dari industri, klaster rumah tangga lalu satu lagi yang harus kita waspadai adalah klaster Pilkada," ujar Siska dalam jumpa pers, Selasa (8/9).