DPR: Omnibus Law Cipta Kerja akan Atur Nasib Ojol

Anggota Baleg DPR dari Fraksi PDIP, Arteria Dahlan mengatakan dalam pembahasan klaster transportasi RUU Omnibus Law Cipta Kerja, turut dibahas mengenai keberadaan ojek dan taksi online.

Menurutnya, klaster transportasi dalam RUU Cipta Kerja diharapkan dapat menyelesaikan carut marut mengenai aturan keberadaan angkutan berbasis online.

"Kemudian masalah transportasi online, seperti Grab, Go-jek, semuanya. Kita harapkan, klaster transportasi ini bisa menyelesaikan carut marut yang ada di dunia transportasi," kata Arteria saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (9/8).

"Termasuk juga peraturan perundangan lintas sektoral, maupun yang tumpang tindih. Mudah-mudahan enggak ada lagi nih demo-demo dan sebagainya," lanjut dia.

Menurut Arteria, secara garis besar pembahasan klaster transportasi dalam draf RUU Cipta Kerja siang tadi, pihak pemerintah ingin agar perizinan dalam sektor transportasi juga dipermudah. Selain itu, hal-hal yang selama ini masih dikerjakan oleh pemerintah, namun dapat dikerjakan oleh sektor swasta akan dicoba untuk diberikan ke sektor swasta.

Tidak hanya itu, menurut dia, DPR dan pemerintah juga membahas mengenai faktor keselamatan dalam dunia transportasi.

"Itu bisa saja dilakukan perampingan atau penyederhanaan (izin), tapi terkait dengan masalah kelaikan udara, laut, darat, itu tetap berdasarkan standar yang ada di dunia internasional, sebagai standar minimal," ungkapnya.

Pembahasan RUU Cipta Kerja terus bergulir meski menuai protes dari sejumlah kalangan pekerja dan buruh. Saat ini pembahasan masih dilakukan DPR dengan pemerintah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya juga memastikan pembahasan RUU Omnibus Law Ciptaker akan selesai dalam masa sidang paripurna tahun ini.