Bappilu PDIP Tolak Tunda Pilkada: Akan Ada Kekacauan Sosial

CNN Indonesia | Jumat, 11/09/2020 23:43 WIB
PDIP menyatakan banyak ekses negatif jika Pilkada 2020 mesti ditunda, mulai dari pembiayaan hingga konflik sosial yang muncul. Ketua DPP PDIP Bambang Wuryanto atau Bambang ‘Pacul’. (CNN Indonesia/Ramadhan Rizki Saputra)
Jakarta, CNN Indonesia --

Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP PDIP, Bambang Wuryanto menolak penundaan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 meski angka penularan virus corona (Covid-19) di Indonesia sedang tinggi saat ini.

"Ketua Bapilu PDIP tolak Pilkada 2020 ditunda," kata Bambang kepada CNNIndonesia.com, Jumat (11/9).

Terkait dengan sikap resmi partai, CNNIndonesia.com sudah menghubungi Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto. Namun demikian yang bersangkutan belum memberikan respons.


Bambang menegaskan penundaan pelaksanaan Pilkada nantinya bisa berdampak negatif pada banyak hal. Salah satu contohnya yakni pasangan calon dan pembiayaan pilkada akan penuh dengan ketidakpastian.

Tak hanya itu, Bambang menyatakan partai politik dan penyelenggara pemilu juga terombang-ambing di tengah ketidakpastian bila Pilkada ditunda. Ketidakpastian itu, kata dia, dikhawatirkan bisa menciptakan situasi kebingungan.

"Bahkan yang paling ngeri akan memunculkan kekacauan sosial," kata dia.

Melihat hal itu, Bambang menegaskan penundaan Pilkada justru akan membuat situasi yang penuh ketidakpastian. Karena itu, Bambang memilih agar pelaksanaan Pilkada serentak tetap dilanjutkan dengan protokol kesehatan Covid-19 yang ketat.

"Yang tidak pasti harus dijadikan pasti, yang uncontrolable harus menjadi controlable," kata Bambang.

Sejumlah pihak sempat mengkhawatirkan pelaksanaan Pilkada justru semakin meningkatkan jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia.

Desakan penundaan salah satunya dilontarkan oleh elemen masyarakat sipil melalui Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)Titi Anggraini.

Tak hanya itu, Anggota DPR dari Fraksi PPP Saifullah Tamliha meminta agar Presiden Joko Widodo mempertimbangkan ulang pelaksanaan Pilkada 2020. Mengingat tingginya angka penularan virus corona di Indonesia saat ini.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo tetap berkukuh agar penyelenggaraan Pilkada 2020 harus tetap dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19. Jokowi beralasan tak ada satu pun negara termasuk Indonesia yang mengetahui kapan pandemi ini akan berakhir.

(rzr/ain)

[Gambas:Video CNN]