DPR Setuju Anggaran Polri Rp131 T: Kriminal Tinggi Usai Covid

Komisi III DPR RI menyetujui anggaran untuk Polri sebesar Rp131,643 triliun yang akan dicantumkan dalam anggaran dan penerimaan belanja negara (APBN) tahun 2021.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Sahroni mengatakan penambahan anggaran disetujui karena Polri akan menjalani tugas yang berat pascapandemi Covid-19.

"Mengingat dalam 1-1.5 tahun ke depan, Indonesia masih dalam kondisi sosial ekonomi yang rawan karena pandemi, potensi naiknya tindakan kriminal yang meresahkan masyarakat juga tinggi. Karenanya usulan penambahan anggaran untuk Polri ini kami setujui," kata Sahroni dalam rapat yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (14/9).

Semula, pagu anggaran indikatif untuk Polri sebesar Rp111,975 triliun. Lalu Polri mengajukan tambahan anggaran Rp19,668 triliun karena merasa pagu yang ada tak mencukupi keperluan mereka.

Dalam rapat itu, Wakapolri Komjen Gator Eddy mengatakan perlu membiayai lima program yang akan dilaksanakan 1.413 satuan kerja. Rinciannya adalah Rp2,401 triliun untuk program profesionalisme SDM, Rp5,496 triliun untuk penyelidikan dan penyidikan pidana, serta Rp37,9 triliun untuk modernisasi almatsus.

Kemudian Polri butuh anggaran juga program pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat sebesar Rp17,017 triliun. Serta program dukungan manajemen sebesar Rp49,159 triliun.

Dengan anggaran yang besar itu, Sahroni mengingatkan Polri untuk melakukan pengelolaan secara efektif. Selain itu, ia mewanti-wanti soal penggunaan uang rakyat tersebut.

"Pastinya kami juga akan terus mengawasi dan meminta pertanggungjawaban dari kepolisian terkait anggaran ini, agar anggarannya betul-betul digunakan untuk kepentingan rakyat," katanya.

Dalam rapat itu Polri juga mengutarakan bahwa pagu anggaran indikatif  Rp111,9 triliun yang sedianya akan mereka terima di tahun 2021 tidak mencukupi keperluan mereka. Besaran anggaran tersebut tak sesuai dengan usulan yang mereka ajukan.

Gatot mengatakan awalnya Polri mengusulkan anggaran Rp125,959 triliun. Namun Kemenkeu hanya menyepakati pagu anggaran 88,89 persen dari usulan tersebut.

"Memperhatikan rasio penggunaan anggaran dan capaian kinerja tahun sebelumnya, alokasi pagi anggaran tersebut belum mencukupi kebutuhan minimal anggaran di lingkungan murni," kata Gatot.

Sementara itu, anggota Komisi III dari Fraksi PAN, Sarifuddin Suding mengkritik proses penyusunan anggaran di institusi Polri agar sesuai kebutuhan, bukan keinginan para vendor.

"Sedapat mungkin anggaran di kepolisian ini betul-betul disesuaikan dengan kebutuhan institusi kepolisian. Jangan didasarkan pada kebutuhan para vendor. Jangan didasarkan pada keinginan para pengusaha," kata Suding dalam rapat tersebut.

Menurut pemantauan dirinya sering sekali menemukan terdapat barang-barang pengadaan yang dibeli oleh pihak kepolisian menjadi tak terpakai dan tidak efektif.

Suding mencontohkan refocusing anggaran Polri dalam penanganan virus corona (Covid-19) yang malah dialihkan untuk masalah teknologi informasi (IT). Dia mempertanyakan anggaran tersebut yang malah tidak dialokasikan dengan benar.

"Kalau tidak salah ada Rp6,7 Triliun dana refocusing menyangkut masalah Covid-19 ini dialihkan ke masalah IT. Ini ada apa," ujar Suding.

"Sekali lagi kalau ini atas keinginan para pengusaha sampai kapan ini kami bisa efektivitaskan menyangkut masalah anggaran di institusi kepolisian," tambah dia.

Suding berkata Polri perlu membuat peta jalan (roadmap) atau skala prioritas dalam menentukan pembelanjaan anggaran yang telah disediakan.

Terkait hal itu, Gatot menegaskan pihaknya tidak mengikuti keinginan vendor dalam melakukan pembelanjaan anggaran di institusinya. Dia pun mengungkapkan saat ini pihaknya sudah membuat roadmap ke depan untuk melakukan pembelanjaan.

"Jadi kami membeli barang itu bukan maunya vendor sekarang ini. Jadi kami sudah membuat yang namanya blueprint dan ada roadmap-nya," kata Gatot menanggapi Suding.

Gatot mengatakan bahwa saat ini perencanaan barang itu sudah disiapkan untuk lima tahun ke depan. Hanya saja, nantinya rencana itu akan dikembangkan hingga untuk 25 tahun mendatang.

Pembelian barang pun, kata dia, disesuaikan dengan kebutuhan minimal yang berbeda di tingkat Polsek, Polres, Polda atau di Mabes Polri. Data tersebut, kata dia, dapat dicek secara langsung di Asisten Logistik Kapolri.

"Sudah kami susun untuk 5 tahun ke depan. Jadi untuk tahun 2021 kami sudah mengacu. Sebenarnya sudah ada, tapi ini ada pada satker masing-masing," katanya.

Polri tercatat sebagai salah satu institusi negara yang mendapatkan anggaran terbanyak dari APBN beberapa tahun belakangan. Pada 2019, Polri menerima anggaran Rp86,187 triliun. Sementara tahun ini Polri menerima Rp104,7 triliun.