RK dan Kepala Daerah Bodebek Sepakat Terapkan PSBM

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil sekaligus Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar memimpin rapat koordinasi bersama lima kepala daerah di wilayah Bogor-Depok-Bekasi (Bodebek) melalui video conference dari Gedung Pakuan, Kota Bandung, Senin (14/9).

Agenda utama rapat adalah membahas kebijakan untuk diterapkan di Bogor, Depok, dan Bekasi selaku wilayah yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta terkait pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Jakarta yang dimulai pada Senin (14/9). Hasilnya, Emil sapaan Ridwan Kamil beserta bupati dan wali kota yang mewakili Bodebek sepakat menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Mikro. Kegiatan yang dibatasi di 25 persen pun hanya untuk wilayah berstatus Zona Merah atau Risiko Tinggi.

"Jadi, Jabar khususnya Bodebek telah sepakat akan mendukung program pengetatan PSBB Jakarta dengan melakukan PSBM, khususnya di zona-zona yang berbatasan dengan Jakarta. Kita sepakati istilahnya adalah PSBM karena (PSBM) ini sudah dikutip juga oleh Pak Presiden (Joko Widodo)," kata Emil.

Menurut Emil, penerapan pembatasan sosial secara teori bergantung pada durasi jarak dengan Jakarta sebagai ibu kota.

"Teori saya, semakin jauh atau tidak tergantung kepada Jakarta, (pembatasan sosial) bisa lebih longgar. Teori 25 persen (aktivitas) itu bisa, tapi bukan skala kota. Termasuk pilihan kafe dan restoran take away, itu berlakunya di Zona Merah yang levelnya mikro," katanya.

Wilayah Bodebek disebut tak berhenti melakukan PSBB sejak April lalu. Sesuai Keputusan Gubernur Jabar Nomor:443/Kep.476-Hukham/2020, PSBB proposional Bodebek berlaku hingga 29 September mendatang.

Dengan kesepakatan pemberlakuan PSBM di zona-zona tertentu di Bodebek, Emil berpesan agar informasi penerapan PSBM ini diteruskan kepada publik secara masif. Demi mengoptimalkan penanggulangan pandemi di Bodebek, ia menegaskan pentingnya kekompakan dari kepala daerah. Selain itu, sebagai daerah di Jabar yang berkaitan dengan Jakarta, Bodebek juga harus saling membantu dan menguatkan penanganan COVID-19.

"Mohon (kepala daerah) kompak, karena Bodebek berbatasan dengan DKI Jakarta, maka sosial, politik, ekonomi dan kesehatan apa pun yang terjadi di Jakarta punya imbas luar biasa di Bodebek. Ini adalah sejarah yang akan mencatat bagaimana Bodebek kompak sehingga saling bantu saling tolong ketika saling membutuhkan. Insyaallah dari provinsi pun akan bersama-sama membantu," ujar Emil.

Emil menyarankan agar para kepala daerah memiliki anggaran insentif untuk Ketua Rukun Warga (RW) sebagai motivasi selaku garda terdepan dalam menyebarkan edukasi tentang PSBM. Ketua RW itu, kata Emil, bertugas sebagai tim yang mendeteksi dan mencari warga yang diduga pernah berkontak erat dengan orang yang terkonfirmasi positif Covid-19.

Ia pun meminta agar tes metode Polymerase Chain Reaction (PCR) terus ditingkatkan di wilayah Bodebek, termasuk bagi pelaku pariwisata, untuk mengejar pengetesan 1 persen dari total jumlah penduduk sesuai standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Emil berjanji akan mengerahkan Gugus Tugas untuk membantu, misalnya dalam kondisi kekurangan alat PCR.

Rapat koordinasi itu diikuti oleh Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, Wali Kota Depok Mohammad Idris, Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono, Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi. Bima mengungkapkan, dalam kondisi psikologis dan ekonomi, langkah PSBB total bukan pilihan terbaik.

"Kami akan lanjutkan PSBM, pembatasan aktivitas warga di tingkat kota. Penguatannya di wilayah-wilayah kelurahan," tutur Bima.