Luhut Bukan Superman, Prioritas Benahi Sistem Kesehatan

Penunjukkan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebagai komandan penanganan Covid-19 di sembilan provinsi dinilai bukan jalan keluar.

Luhut dicap bukan Superman yang handal di semua bidang dan bisa menyelesaikan masalah seorang diri. Pembenahan sistem kesehatan publik diutamakan. Presiden Joko Widodo pun diminta mengambil alih komando penanganan pandemi.

Diketahui, Jokowi menunjuk Luhut untuk menurunkan kasus Virus Corona (Covid-19) di sembilan provinsi dalam dua pekan.

"Presiden perintahkan dalam waktu dua minggu kita harus bisa mencapai tiga sasaran, yaitu penurunan penambahan kasus harian, peningkatan recovery rate, dan penurunan mortality rate," kata Luhut, Selasa (15/9).

Sembilan provinsi yang menjadi target penurunan ialah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Bali, Sumatera Utara, dan Papua.

Daerah ini dinilai sebagai penyumbang 75 persen dari total kasus Covid-19 atau 68 persen dari total kasus Corona yang masih aktif.

Luhut mengatakan ada tiga strategi yang akan dilakukan pemerintah untuk menurunkan angka penyebaran Corona. Pertama, operasi yustisi, peningkatan manajemen perawatan pasien Covid-19, dan penanganan spesifik klaster-klaster penularan di tiap provinsi.

Operasi yustisi dinilai perlu diterapkan untuk menindak para pelanggar yang tidak patuh pada protokol kesehatan.

"Kita harus operasi yustisi untuk menegakkan pelaksanaan protokol kesehatan. Kalau tidak tindak keras pelanggaranya, mau PSBB sampai 10 kali juga kondisi tidak segera membaik," katanya.

Ahli Epidemiologi dari Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono melalui akun Twitter-nya, @drpriono1, mempertanyakan penanganan Covid-19 di tangan Luhut. Bahkan ia menganalogikan Luhut bukanlah superhero yang mampu menangani pandemi dengan kilat.

"LBP bukan 'superman'. Mungkinkah LBP dapat menyelesaikan pandemi Covid-19 yang sudah semakin meluas di nusantara?" kicaunya, Rabu (16/9).

Alih-alih mengandalkan satu orang, Pandu menyarankan pemerintah untuk membenahi sistem kesehatan.

"Sebaiknya ditangani bersama, dengan perkuat sistem pemerintahan, membangun sistem kesehatan publik yang andal. Pandemi ini akan berjalan lama sekali," lanjut Pandu.

Saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com kembali, Pandu menyatakan bahwa penunjukan kembali orang untuk menangani Covid adalah sia-sia. Terlebih, kata dia, orang yang ditunjuk tidak memiliki latar belakang bidang kesehatan.

"Ya enggak pas [Luhut] yang menangani. Kalau [dia] mau ngurus kesehatan, gantian dong Pak Terawan ngurus investasi," kata dia kepada CNNIndonesia, Rabu (16/9).

Selain itu, Pandu menilai langkah Luhut untuk menggerakkan operasi yustisi sebagai salah satu strategi penanganan pandemi tidak tepat.

Menurutnya, yang paling tepat ialah pembenahan sistem kesehatan publik, mulai dari Sumber Daya Manusia, alat, obat hingga sistem rujukan di Indonesia.

"Yustisi itu langkah militer, operasi, operasi. Disangka pandemi itu perang kali pakai operasi," seloroh Pandu, yang pernah terkena serangan peretasan akun Twitter itu.

Baginya, sistem saat ini tidak efektif. Pandu pun menyarankan pemerintah membubarkan seluruh komite penanganan Covid-19. Tak ketinggalan, ia mendorong Presiden Jokowi mengambil alih kepemimpinan penanganan Covid-19 ketimbang mendelegasikan kepada Luhut.

"Saya bingung dengan cara kerja pemerintah di [masa] pandemi. Saran saya direspons negara bubarkan komite karena enggak efektif. Yang punya tugas presiden dan kementeriannya karena mereka udah punya sistem," urai Pandu.

"Diatasi masalahnya apa, pelajari salah apa, apa dia (Luhut) tahu? Dia kan enggak. Kenapa enggak Presiden saja yang respons langsung ke kepala daerah. Terus kan ada menterinya," lanjut Pandu.

Senada, Epidemiolog dari Universitas Griffith Dicky Budiman mendukung agar Jokowi mengambil alih penanganan Covid-19. Menurutnya, penunjukan kembali komite atau orang tertentu tidak efektif dalam penanganan pandemi.

"Sudah, Presiden saja yang ambil alih. Kalau penunjukkan kembali bakal ada ego sektoral karena mereka di level yang sama sehingga menyebabkan tidak efektif," ucapnya.

"Lagipula, pandemi tidak hanya ini. Kalau komite bisa dibubarkan dan tidak bisa mengeluarkan aturan yang legal," lanjut Dicky.

Dia juga memprediksi operasi yustisi tak akan berdampak signifikan karena itu hanya cocok sebagai kebijakan pendukung.

"Utamanya itu sistem kesehatan yang dibenahi. Kalau Yustisi itu kan cuma penunjang untuk menegakkan peraturan. Saya kira itu kurang pas," jelasnya.

Salah Tunjuk

Direktur Eksekutif Voxpol Centre Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menilai harusnya Presiden Jokowi mampu menyeleksi pihak yang mumpuni menangani Covid-19. Menurut dia, tidak semua orang bisa bekerja di sektor kesehatan.

"'The right man and the right place' justru menjadi penting untuk kondisi sekarang, jangan sampai Pak Luhut adalah menteri yang ahli di semua pekerjaan," kata dia, kepada CNNIndonesia.com, Rabu (16/9).

Menkes Terawan kerap mengeluarkan pernyataan kontroversial dan terkesan menganggap enteng Covid-19 sejak sebelum Corona masuk Indonesia, serta jarang muncul di publik sebagai pejabat bidang kesehatan. (Muchlis - Biro Pers)

"Tidak ada di dunia ini manusia bisa ahli dan mampu bekerja ditempatkan di mana saja, apalagi bukan bidang keahliannya," sindirnya.

Ia juga beranggapan penunjukan Luhut menjadi komandan dalam menangani Covid-19 seperti mempertaruhkan kepercayaan masyarakat.

"Presiden harus berhati hati memberikan kepercayaan, jangan salah, jangan kebolak-balik, yang bisa dipercaya malah enggak dipercayai, dan sebaliknya, yang enggak bisa dipercaya malah dipercaya," beber dia.

Terakhir, ia mengingatkan agar Presiden bisa memilih orang yang tepat sebagai komandan penanganan Covid-19 dengan menelusuri rekam jejaknya.

"Selama ini yang berpolemik, punya track record sentimennya negatif, banyak blunder dan berpolemik, malah presiden percaya 1.000 persen kepada mereka," ujar dia.

"Padahal sudah punya bukti omongan dan lisannya sulit dipegang, eh malah di percaya. Maka sama saja Jokowi salah mempercayai orang, salah memberikan kepercayaan, bunuh diri bagi presiden sendiri," tutup Pangi.

Persoalan pembenahan sistem kesehatan sendiri sudah berulangkali digaungkan oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Dalam hal ini, para dokter meminta ketersediaan alat pelindung diri (APD), obat-obatan, ventilator, serta kebijakan pemerintah yang berpihak pada pengendalian Covid-19 agar RS tak over kapasitas.