Jokowi Minta Corona Turun 2 Minggu, Ahli Sebut Tak Realistis

Ahli epidemiologi menyebut permintaan Presiden Joko Widodo untuk menurunkan kasus Covid-19 di sembilan provinsi dalam waktu 2 minggu tidak realistis.

Hal ini diungkap epidemiolog Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, Laura Navika Yamani menaggapi permintaan Jokowi kepada Menko Maritim dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. 

Alasannya, respon negatif para menteri Jokowi terhadap rencana Pembatasan Sektor Berskala Besar (PSBB) yang kembali ditegakkan di DKI Jakarta membuat permintaan dua minggu sulit untuk dilakukan.

"Target Presiden Jokowi akan tidak realistis jika melihat respon para pembantunya terhadap rencana PSBB ketat di DKI. Yang seharusnya didukung bisa ketat seperti Mei 2020 justru lebih kendor," kata Laura saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (15/9).

Sembilan titik yang menjadi target penurunan kasus Covid-19 adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Bali, Sumatera Utara, dan Papua.

Laura melihat sinkronisasi kebijakan tidak terjadi. Sehingga, ia memprediksi permintaan Jokowi akan sulit dicapai.

"Saya melihat sinkronisasi kebijakan tidak terjadi sehingga prediksi saya, sulit dicapai...Sulit untuk mengendalikan dalam periode 14 hari yang ditargetkan oleh Presiden Jokowi," kata Laura.

Sebelumnya, rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk melakukan PSBB secara ketat, menuai 'kritik' dari pemerintah. 

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyarankan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar berhati-hati mengumumkan hal-hal yang berkaitan dengan PSBB secara ketat. Menurutnya ada dampak terhadap bursa saham. 

Hal itu pun diamini oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang menyebut dalang rontoknya IHSG adalah pengumuman Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal keputusannya untuk menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total di ibu kota. Airlangga bahkan meminta jam kerja fleksibel kala PSBB di Jakarta.

Kota penyangga Jakarta, Bogor menolak penerapan PSBB. Wali Kota Bogor, Jawa Barat, Bima Arya mengatakan SBB akan sia-sia jika diimbangi dengan sumber daya dan sistem keamanan yang memadai. Sumber daya yang dimaksud adalah bantuan sosial kepada warga yang bakal terdampak PSBB.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatukan suara dengan kepala daerah di wilayah penyangga terkait rencana penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Menurut dia, hal ini perlu dilakukan agar PSBB sebagai upaya menekan laju penyebaran virus SARS-CoV-2 penyebab Covid-19 bisa berjalan maksimal.

Jokowi sendiri menilai  Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM) atau komunitas lebih efektif diterapkan untuk disiplin protokol kesehatan. Istilah PSBM sendiri telah diterapkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di sejumlah wilayah di Jabar. Langkah ini dinilai efektif menekan laju penularan Covid-19.