RK Minta KPU Tindak Tegas Paslon Pelanggar Protokol Kesehatan

Pemprov Jawa Barat, CNN Indonesia | Kamis, 17/09/2020 11:02 WIB
Menurut RK, KPU Jabar harus tegas menindak paslon Pilkada yang melanggar penerapan protokol kesehatan demi kebaikan bersama. Gubernur Jabar Ridwan Kamil memberikan arahan kepada jajaran KPU Provinsi Jabar di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Rabu (16/9). (Foto: Pipin/Humas Jabar)
Jakarta, CNN Indonesia --

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jabar menindak tegas pasangan calon (paslon) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020, termasuk pendukungnya, yang melanggar protokol kesehatan COVID-19 selama masa kampanye.

Pilkada serentak yang digelar tahun ini di tengah pandemi, kata Emil sapaan Ridwan Kamil, membuat warga khawatir. Untuk itu, dibutuhkan ketegasan semua pihak khususnya KPU Jabar sebagai penyelenggara, dalam penegakan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

"Salah satu yang kami harapkan dari KPU Jabar adalah ketegasan, harus bikin efek jera kalau ada yang melanggar aturan (protokol kesehatan). Saya titip, tolong (KPU Jabar) rapatkan barisan. Komunikasikan lagi secara intens dan bahasanya (penegakan protokol kesehatan) jangan imbauan, tapi tegas yang sedikit mengancam," ujar Emil saat memberikan arahan kepada jajaran KPU Provinsi Jabar di Gedung Pakuan, Bandung, Rabu (16/9).


Pilkada serentak di Jabar dijadwalkan digelar pada 9 Desember di delapan daerah, yaitu Kabupaten Bandung, Cianjur, Sukabumi, Karawang, Indramayu, Tasikmalaya, dan Pangandaran, serta Kota Depok. Masa kampanye akan dimulai pada 26 September hingga 9 Desember 2020 atau berlangsung selama 71 hari.

Sesuai aturan, semua panitia penyelenggara wajib memakai Alat Pelindung Diri (APD) dalam seluruh rangkaian Pilkada serentak mulai dari masa kampanye hingga waktu pencoblosan.

Emil mengingatkan, selain logistik perlengkapan Pilkada, KPU Jabar juga harus memastikan ketersediaan logistik protokol kesehatan. Ia berharap agar KPU berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jabar terkait pengadaan APD.

Selain itu, Emil menyatakan bahwa Provinsi Jabar merupakan daerah yang kerap dijadikan percontohan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan Pilkada. Terlebih, sejauh ini rekam jejak Jabar disebut sudah sangat baik dengan minimnya insiden atau sengketa di Pilkada.

"Jabar diwanti-wanti langsung oleh Pak Mendagri (Tito Karnavian) untuk menjadi percontohan pengelolaan (Pilkada). Track record Jabar sudah sangat baik, (di) Pilpres (maupun) Pilgub hampir nihil insiden yang tidak perlu," tuturnya.

Ia mengaku optimis bahwa Pilkada Serentak 2020 di delapan daerah Jabar akan berjalan lancar sesuai slogan KPU Jabar, yakni jujur adil, damai, dan menjaga kesehatan. Emil yakin, kultur demokrasi di Jabar jauh dari keributan.

Ketua KPU Jabar Rifqi Ali Mubarok mengatakan seluruh jajarannya, juga panitia penyelenggara Pilkada serta para paslon yang berjumlah 50 orang sudah melaksanakan swab test. Hasilnya, semua dinyatakan negatif.

"Kami bersyukur semua panitia penyelenggara sehat tidak ada yang terpapar COVID-19 lewat tes swab, termasuk juga semua paslon negatif Covid-19," ujar Rifqi.

Sejauh ini, menurut Rifqi, tahapan Pilkada Serentak di Jabar berjalan lancar mulai dari tahap persiapan, hingga penyusunan Daftar Pemilih Sementara. Dari delapan daerah, sebanyak 11,6 juta orang ditetapkan sebagai DPS, dengan Tempat Pemungutan Suara (TPS) total berjumlah 33 ribu.

Pada 23 September mendatang, KPU Jabar dijadwalkan menetapkan calon peserta pemilu. Keesokan harinya, pemilihan nomor urut digelar. Kemudian deklarasi Pilkada Jurdil, Damai, dan Menjaga Kesehatan akan dilakukan pada 25 September.

"Kami berharap Pak Gubernur menyampaikan arahan kepada semua bakal calon dan penyelenggara untuk memastikan bahwa Pilkada di Jabar harus dalam kondisi aman dan selamat," ucap Rifqi.

(rea)