Kata Warga Soal Corona di Pilkada: Kesehatan Urusan Tuhan

Sejumlah pihak yang khawatir dengan peningkatan kasus positif virus corona (Covid-19) berharap Pilkada Serentak 2020 ditunda. Namun, Presiden Jokowi, DPR dan KPU tetap ingin melanjutkan pilkada.

Pada Pilkada Serentak 2020, ada 270 daerah yang bakal menyelenggarakan. Salah satunya adalah Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Banten. Berikut pendapat beberapa warga Tangsel tentang pelaksanaan pilkada di tengah pandemi virus corona.

Harap Ditunda

Ali Usman (29), seorang karyawan swasta di Tangerang Selatan, berharap pemerintah menunda pelaksanaan pilkada hingga pandemi virus Corona berakhir. Menurutnya, terlalu berisiko bagi masyarakat.

Andai tetap melanjutkan pilkada, Ali menyebut pemerintah sama saja mencederai komitmennya sendiri yang ingin mengutamakan kesehatan masyarakat.

"Kalau kesehatan memadai sesuai anjuran ya bisa saja. Kalau enggak ada, enggak setuju pemerintah mencederai aturannya sendiri," kata Ali kepada CNNIndonesia.com, Kamis (17/9).

"Pilkada sebaiknya ditunda sampai pandemi berakhir. Biar enggak timbul gejolak yang aneh aja di tengah masyarakat," sambungnya.

Ali sendiri mengaku kemungkinan tak akan mencoblos di Pilkada tahun ini. Sebab ia harus pulang ke daerahnya di Kabupaten Cirebon saat pemungutan suara pilkada pada 9 Desember mendatang.

Warga Tangerang Selatan, Banten, Ali Usman (29) berharap pemerintah menunda Pilkada Serentak 2020 demi keselamatan masyarakat di tengah pandemi virus coorona (CNN Indonesia/Thohirin).

Kesehatan Urusan Tuhan

Hal berbeda diungkapkan Wati (44), seorang pedagang kelontong di Jalan Ir. H Djuanda, Ciputat, Tangerang Selatan. Wati mengaku tak keberatan bila pemerintah melanjutkan Pilkada 2020 asal keamanan dan kesehatan masyarakat bisa terjamin.

Wati mengaku dirinya selama ini pasrah soal penyebaran Covid-19 yang terus melonjak dari hari ke hari. Dia bilang, urusan kesehatan telah diatur oleh Tuhan. Termasuk pula kesehatan dirinya.

"Kita wallahualam aja. Kita yang namanya, penyakit kan datang dari yang di atas. Ntar diambil sama Dia juga. Disembuhinnya ngapain mesti takut. Penyakit kan dari dulu emang sudah ada, "kata Wati. 

Wati juga mengaku usahanya selama ini tak terganggu di tengah penyebaran Covid-19. Namun, tetap saja, ia berharap pandemi bisa cepat berakhir dan kondisi bisa kembali seperti semula.

"Inginnya normal-normal aja. Normal kayak dulu lagi. Kalau kayak gini saya pusing, kemana-mana juga," kata dia.

Pedagang kelontong di Tangerang Selatan, Wati (44) tak keberatan pilkada tetap dilanjutkan di tengah pandemi virus corona karena merasa kesehatan setiap manusia sudah diatur oleh Tuhan (CNN Indonesia/Thohirin)

Tak Mau Ada Konser

Seorang pelaku usaha menengah kecil dan Mikro (UMKM) asli Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Ayip Tayana (33) mengaku lebih suka jika pilkada tetap dilanjutkan. Asalkan, peraturan tentang izin keramaian saat kampanye dihapuskan oleh KPU.

Diketahui, KPU mengizinkan peserta pilkada menggelar kampanye berupa konser musik, jalan santai, bazar dan pentas seni. Maksimal peserta acara adalah 100 orang.

Ayip menyarankan agar para peserta Pilkada sebaiknya melakukan kampanye dari pintu ke pintu dan menjauhi pengumpulan massa. Menurutnya, langkah itu juga bisa membuat masyarakat mengetahui janji-janji kampanye yang ditawarkan.

"Aturan mana yang tidak bisa dicabut. Sudah selesai tinggal dicabut aja. Nyawa orang lebih berarti," kata Ayip.

Pengusaha UMKM di Tangsel, Ayip Tayana (33) setuju Pilkada Serentak 2020 dilanjutkan karena dapat membuat pelaku usaha mendapat keuntungan (CNN Indonesia/Thohirin)

Alasan Ayip setuju pilkada ditunda tak lepas dari pendapatan. Menurut dia, pilkada akan banyak membantu pelaku UMKM seperti dirinya.

Dia merasa bisnisnya lesu selama enam bulan terakhir. Karenanya, dia berharap pilkada akan banyak membantu pelaku usaha seperti percetakan, tukang atribut, maupun pemasangnya.

"Pilkada itu adalah momentum semua orang terlibat di sana. Bisa tanya berapa lembaga survei yang tidak survei selama ini, konsultan politik yang mati gara Pilkda. Akan berapa banyak pengangguran yang tercipta kalau Pilkada sampai diundur," ucap dia.

Namun demikian, ia tetap meminta pemerintah serius memastikan protokol kesehatan diterapkan selama proses tahapan Pilkada hingga pencoblosan 9 Desember mendatang. Nyawa, katanya, tetap harus menjadi prioritas pemerintah.