Pemerintah Target 173 Juta Vaksin untuk Kejar Herd Immunity

CNN Indonesia | Jumat, 18/09/2020 17:01 WIB
173 juta vaksin diperuntukan bagi 70 persen penduduk Indonesia dengan kriteria tertentu dan diharapkan bisa memunculkan herd immunity. Dirjen P2P Kemenkes, Achmad Yurianto berharap vaksinasi 70 persen penduduk akan memunculkan herd immunity. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)
Jakarta, CNN Indonesia --

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Achmad Yurianto mengatakan pemerintah saat ini hanya fokus menargetkan vaksinasi atau penyuntikan vaksin virus corona (Covid-19) kepada 173 juta penduduk.

Dengan 70 persen populasi tervaksinasi, Kemenkes berharap bisa memunculkan kekebalan kelompok atau herd immunity.

"Diharapkan dengan 70 persen (penduduk) bisa divaksin akan memunculkan herd immunity, di mana yang lainnya tidak perlu kita beri vaksin. Nah, ini yang menjadi hal-hal yang terus kita kaji," kata Yuri dalam Forum Diskusi Salemba secara virtual, Jumat (18/9).


Yuri mengatakan herd immunity merupakan salah satu cara sah dalam menangani pandemi atau wabah penyakit yang menular seperti Covid-19 saat ini.

Herd immunity adalah kondisi saat sebagian besar orang dalam suatu kelompok memiliki kekebalan terhadap penyakit infeksi tertentu sehingga semakin sedikit orang yang tertular penyakit tersebut. Cara mendapat kekebalan bisa dilakukan dengan vaksinasi.

Opsi lain melakukan herd immunity adalah dengan mengandalkan orang-orang yang telah lebih dulu sembuh dari Covid-19. Dalam kasus ini, herd immunity bisa terwujud saat semakin banyak orang terinfeksi yang telah sembuh sehingga mendapat kekebalan.

"Ada yang kita sebut herd immunity atau kekebalan kelompok, dan itu tidak mengharuskan 100 persen divaksin," ujar Yuri.

Yuri menyebut Kemenkes telah meletakkan skala prioritas penerima vaksin Covid-19 yang diprediksi bakal diproduksi mulai 2021 mendatang. Salah satu yang menjadi prioritas utama adalah tenaga kesehatan yang menjadi garda terdepan, tanpa terkecuali.

Kemudian, prioritas vaksin juga akan diberikan kepada mereka yang mempunyai risiko tinggi penularan, seperti kelompok pekerja usia 18-59 tahun, lansia dengan usia lebih dari 65 tahun, hingga masyarakat yang memiliki penyakit penyerta atau komorbid.

"Karena ini mandatory, maka semua tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi untuk menyuntik, baik itu adalah tenaga pegawai pemerintah, TNI/Polri, swasta, dan lain-lain harus melakukan itu," katanya.

Selain itu, kata Yuri, vaksin juga akan diberikan kepada penduduk yang berusia di bawah delapan tahun. Namun, Yuri mengaku masih belum bisa memastikan dengan valid terkait vaksinasi.

Pihaknya saat ini masih menunggu perkembangan dan hasil dari uji klinis vaksin fase ketiga yang merupakan hasil kerja sama dengan perusahaan asal China, Sinovac.

Yuri menambahkan daya tahan tubuh atau imunitas penduduk yang telah diberi vaksin hanya akan bertahan maksimal dua tahun saja.

"Secara teori berbagai ahli mengatakan vaksinasi Covid-19 memberikan kekebalan antara 6 sampai dengan 24 bulan, kira-kira sebanyak itu," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyebut pemerintah sedang mengupayakan akses atas vaksin Covid-19 melalui berbagai skema, termasuk potensi untuk memperolehnya melalui COVAX, yang juga dipimpin oleh aliansi vaksin global (GAVI), Koalisi untuk inovasi kesiapsiagaan epidemi (CEPI), dan organisasi kesehatan dunia (WHO).

Selain itu, melalui rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen pada Kamis (27/8) lalu, Terawan juga mengaku telah menyiapkan anggaran sebesar Rp3,8 triliun untuk pembayaran uang muka vaksin yang dikembangkan melalui COVAX.

Teranyar, Terawan meneken nota kesepahaman (MoU) dengan UNICEF, Rabu (16/9) lalu. Dalam kerjasama ini, UNICEF bakal berupaya membantu Indonesia dalam menyediakan vaksin covid-19 secara merata, menyeluruh dan berskala besar.

(khr/fra)

[Gambas:Video CNN]