Gubernur Jateng Usul Pilkada Tak Dihelat di Zona Merah Corona

CNN Indonesia

Selasa, 22 Sep 2020 09:35 WIB

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyarankan agar pilkada tak dihelat di zona merah agar tidak ada klaster baru penularan virus corona. — Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo usul Pilkada Serentak 2020 tidak dilaksanakan di zona merah (CNN Indonesia)

Jakarta, CNN Indonesia --

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan Pilkada Serentak 2020 berisiko jika tetap dihelat di daerah zona merah penularan virus corona (Covid-19). Menurutnya, pihak penyelenggara perlu mempertimbangkan hal itu.

"Memang kalau kita melihat di daerah zona merah, ini (pilkada serentak) sangat berbahaya," kata Ganjar mengutip Antara, Senin (21/9).

Lihat juga:

Susul PBNU, Muhammadiyah Minta Pemerintah Tunda Pilkada

Ganjar mencontohkan di Jawa Tengah sudah ada klaster dari para petugas panwaslu di Kabupaten Boyolali yang positif Covid-19. Dia cemas kasus di sana semakin meluas, sehingga meminta agar kegiatan dilakukan secara virtual.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Maka saya kemarin menyarankan agar semuanya digelar virtual. Dulu saya juga usulkan, mungkin tidak menggunakan 'e-voting', tapi karena ini belum terlalu dipercaya, bisa jadi masalah," katanya.

Ganjar menilai pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi daerah penyelenggara. Daerah yang memiliki risiko tinggi penularan virus corona lebih baik ditunda.

"Bisa saja, ada yang ditunda, ada yang tetap jalan di tempat-tempat tertentu, tapi dengan pembatasan dan pelaksanaan protokol kesehatan yang sangat ketat. Jadi, memang harus dipertimbangkan kondisi-kondisi itu agar tidak terjadi klaster baru Covid-19 yakni pilkada," ujarnya.

Lihat juga:

Pilkada 2020, Potensi Rendah Partisipasi dan Minim Legitimasi

Sejauh ini, desakan agar pilkada ditunda semakin menguat. Terbaru, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan PP Muhammadiyah yang meminta agar pilkada ditunda karena pandemi virus corona belum usai.

Menyikapi dinamika yang berkembang, Ganjar menilai pemerintah dan penyelenggara pilkada perlu memperhitungkan. Dia yakin permintaan penundaan pilkada itu beralasan, sehingga patut dipertimbangkan.

"Iya, silakan dari kementerian, pemerintah pusat, KPU, Bawaslu untuk menganalisis dan memperhitungkan," katanya.