Baru Cimahi-Bekasi Penuhi Rasio Tes PCR Standar WHO di Jabar

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Jawa Barat Berli Hamdani mengatakan dari 27 kabupaten/kota di provinsi itu baru Kota Cimahi dan Kota Bekasi yang sudah memenuhi rasio pengetesan Polymerase Chain Reaction (PCR) satu persen dari jumlah penduduk atau sesuai standar Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO.

Sementara itu Kota Cirebon, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bandung, dan Kabupaten Bekasi, sudah mengetes dengan metode PCR lebih dari 0,5 persen jumlah penduduk.

"Kami terus berupaya meningkatkan kapasitas pemeriksaan PCR di Laboratorium Kesehatan (Labkes) Provinsi Jabar maupun laboratorium jejaring," kata Berli dalam keterangan tertulisnya, Rabu (23/9).

Berdasarkan data Pusat Informasi dan Koordinasi Data Covid-19 Jabar (Pikobar) pada Senin (21/9), Jabar sudah mengetes dengan metode PCR sebanyak 354.987 spesimen. Merujuk standar WHO, Jabar harus mengetes dengan metode PCR sebanyak 500.000 atau satu persen dari jumlah penduduk.

Berli menerangkan hingga kini terdapat 28 laboratorium jejaring yang tersebar di sejumlah daerah di Jabar. Penguatan kesiapan laboratorium dilakukan supaya pengetesan dan pelacakan berjalan optimal.

Selain itu, Pemprov Jabar sudah mendistribusikan perlengkapan tes PCR kepada 27 kabupaten/kota. Jumlah perlengkapan yang didistribusikan setiap daerah berbeda-beda tergantung populasi.

"Kami juga sudah mendistribusikan 27 PCR Portable. Itu semua kami lakukan untuk mendorong semua daerah di Jawa Barat mengetes 1 persen dari jumlah penduduk," ucapnya.

Tes swab sendiri diprioritaskan bagi masyarakat dengan profesi interaksi tinggi dengan publik, rawan terinfeksi, dan memiliki gejala Covid-19.

Jika masuk ke salah satu kategori, kata Berli, masyarakat dapat mendaftarkan diri untuk melakukan swab test melalui Pikobar. Setelah mendaftar, Dinkes Jabar akan memverifikasi dan memvalidasi.

"Langsung akses dan daftar di Pikobar dengan mencantumkan alasan kenapa merasa perlu swab test. Nanti kalau sudah sesuai filter, secara sistem akan diberikan waktu dan tempat pelaksanaan swab test," ucapnya.

Tes PCR di Aceh Mesih Jauh dari Standar WHO

Sementara itu, di Provinsi Aceh, saat ini baru melakukan tes swab kepada 12.773 warga sejak bulan Maret 2020 lalu atau awal kasus Covid-19 di Indonesia terungkap. Dari jumlah itu, secara kumulatif 3.784 terkonfirmasi positif virus corona.

Jubir Satgas Covid-19 Aceh Saifullah Abdulgani mengakui jumlah tersebut masih belum memenuhi rasio standar yang ditetapkan WHO, bila membandingkan dengan jumlah penduduk Aceh sebanyak 5 juta jiwa.

Saifullah tak menyebut angka, berapa lagi jumlah sample swab diperiksa, untuk memenuhi rasio standar WHO dan Kemenkes.

"Pemeriksaan spesimen swab terus ditingkatkan, hingga memenuhi standar yang ditetapkan WHO dan Kementerian Kesehatan," kata Saifullah saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com, Rabu (23/9).

Untuk meningkatkan pemeriksaan swab, Pemerintah Aceh sudah mendatangkan dua unit mobil PCR yang mampu melakukan uji swab hingga 750 sampel per hari. Namun, mobil PCR itu hingga kini belum beroperasi. Saifullah menerangkan mobil PCR tersebut masih dalam tahap uji coba dan belum dilakukan pemeriksaan secara maksimal.

"Mobil PCR masih tahap uji coba, akan beroperasi secara penuh dua pekan lagi," ujar Saifullah.

Sementara itu, Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Aceh, Safrizal Rahman berharap Pemerintah Aceh serius untuk melakukan tracing terhadap warga yang berpotensi terpapar virus corona, dengan cara memasifkan tes swab. Agar, kasus warga yang terpapar bisa dilacak dengan cepat.

"Pemerintah harus segera melakukan upaya tes masif dengan metode standart (swab PCT) yang diyakini akan menemukan jauh lebih banyak angka positif di masyarakat," kata Safrizal.

Saat ini jumlah pasien positif corona di Aceh mencapai 3.784 kasus. Dengan rincian, 1904 di rawat, 1.738 sembuh dan 142 meninggal dunia.

Sementara, jumlah total pasien Covid-19 dirawat di Aceh saat ini mencapai 1.904 orang, 133 orang sedang dirawat di rumah sakit rujukan dan 1.809 lainnya melakukan isolasi mandiri atau di tempat isolasi yang disediakan Pemerintah Aceh, dan kabupaten-kota.