JK Ungkap Untung Rugi Pilkada Dilaksanakan saat Corona

Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) menyebut hanya sebagian kecil kepala daerah dari 270 wilayah yang ikut menggelar Pilkada harus diganti dengan Pelaksana tugas (Plt) jika pesta demokrasi tersebut tak jadi digelar 9 Desember mendatang.

Sebab, banyak kepala daerah yang baru akan purna tugas pada 2021 mendatang. Artinya hingga Desember ini wilayah-wilayah tersebut tidak memerlukan Plt jika Pilkada ditunda.

"Menurut saya sebagian besar malah bupati walikota itu masa jabatannya berakhir tahun depan, jadi sebenarnya kalau dilanjutkan ya tentu ada yang harus plt, ada sebagian juga yang tidak perlu karena memang belum berakhir masa jabatannya," kata JK dalam program Mata Najwa yang disiarkan di Trans7, Rabu (23/9) malam.

Diakui JK, keputusan apapun yang diambil pemerintah, DPR, dan KPU selaku penyelenggara Pilakada Serentak ini memang sama-sama menimbulkan resiko. Apalagi, gelaran pilkada ini memang digelar di tengah penyebaran covid-19.

Dari sisi kesehatan, jelas jika Pilkada bisa menimbulkan kerumunan massa yang memicu terjadinya penularan virus . JK mengatakan pemerintah tentu memiliki alasan kenapa harus tetap melanjutkan Pilkada Serentak 2020 meski pandemi corona di Indonesia semakin meluas.

Salah satunya berkaitan dengan konstitusi negara. Menurutnya, jika Pilkada ditunda, otomatis harus ada pergantian dari bupati/walikota yang aktif menjabat ke pelaksana tugas.

Pasalnya, beberapa di antara mereka, masa jabatannya telah habis.

Namun, itu bukan masalah. Pasalnya, tak semua daerah harus menggunakan Plt dalam pemerintahan sementara hingga Pilkada kembali digelar.

"Ya semua ada resiko. Memang pilihan saja. Kalau mundur resikonya tidak baik juga karena banyak yang katakan, kita Plt terpaksa," kata dia.

Untuk saat ini, karena keputusan pun telah dibuat oleh pemerintah, maka tugas masyarakat dan para peserta Pilkada Serentak 2020, harus menjalani apa yang telah diputuskan oleh pemerintah.

"Jadi karena pemerintah sudah memilih, ya para peserta harus siap. Masyarakat harus siap, walau pun bahwa seakan-akan banyak resiko memang, resiko ya kalau bicara konstitusi resiko. iya," kata dia.