Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyebut ada klaster besar penyebaran covid-19 di Jawa Tengah yang datang dari kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Klaster tersebut berada di Kabupaten Boyolali yang berasal dari penularan panitia pengawas (panwas) setempat.
"Saya mau ingetin saja di Jateng ini, di Kabupaten Boyolali, klaster tertingginya itu dari Bawaslu, jujur dari petugas Panwas begitu, yah," kata Ganjar dalam program Mata Najwa yang tayang di Trans7, Rabu (23/9) malam.
Ganjar sendiri mengakui harus ada penanganan khusus hingga pelatihan bagi para panwas berkaitan dengan antisipasi penyebaran Covid-19. Sebab jika tidak dilakukan pelatihan maka akan muncul potensi bahaya penyebaran Covid-19 yang semakin tinggi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia juga mengaku telah menghubungi pihak KPU terkait bantuan yang bisa diberikan Pemprov Jateng dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 ini.
"Kami kemarin kontak KPU, kontak dengan Bawaslu, kami harus bantu apa kepada anda terkait dengan petugas-petugas anda," kata dia.
Dia juga mengaku telah menawarkan bantuan kepada KPU dan Bawaslu berkaitan dengan pelaksanaan pencoblosan pada 9 Desember mendatang. Dia menyarankan agar meminimalisir kontak langsung antara semua pihak dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 ini.
Dalam kesempatan itu Ganjar juga menyebut bukan hanya masyarakat umum yang kerap tak ikuti protokol kesehatan. Banyak juga dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak mengikuti aturan protokol kesehatan, salah satunya berkaitan dengan jaga jarak.
"Jaga jarak itu yang ngeyel tidak hanya orang yang ada di jalan, PNS juga sama," kata dia.
Saat ini pihaknya mencoba menerapkan penegakan yustisi dengan melibatkan aparat kepolisian dan TNI. Para pelanggar protokol kesehatan, khususnya yang tidak menjaga jarak akan ditangkap polisi dan TNI untuk kemudian diberi sanksi.
"Kenapa ditangkap Polri ditangkap TNI, itu karena mereka tidak bisa hanya kemudian pakai sepanduk dan anjuran saja," kata Ganjar.
(tst/sur)