27 Juta Penerima Subsidi Kuota Nadiem, Jauh dari Jumlah Siswa

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mendistribusikan subsidi kuota internet kepada 27.305.495 orang untuk mendukung pembelajaran jarak jauh (PJJ) daring. Namun angka ini jauh jika dibandingkan dengan jumlah keseluruhan siswa, guru, mahasiswa dan dosen.

Mengutip Data Pokok Pendidikan (Dapodik) terdapat 52.202.289 siswa yang tercatat di Indonesia per hari ini. Kemudian ada 3.146.502 guru yang mengajar di 434.854 sekolah. Ini termasuk jenjang PAUD hingga SLB.

Sedangkan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) mencatat ada total 8.399.451 mahasiswa yang kini mengemban ilmu di 4.596 universitas. Juga terdapat 286.050 dosen yang mengajar di seluruh perguruan tinggi.

Jika ditotal, artinya ada 64.034.292 orang yang seharusnya mendapatkan bantuan PJJ dari pemerintah. Sedangkan yang sudah menerima bantuan kuota pada bulan ini baru sekitar 42 persennya.

Kepala Pusat Data dan Informasi Kemendikbud Muhammad Hasan Chabibie mengatakan pihaknya masih membuka peluang bagi sekolah atau kampus yang belum menginput nomor handphone (HP) peserta didik dan pendidiknya.

"Angka ini bukan angka mati. Kalau belum termasuk karena banyak juga, mungkin bisa di atas 20 juta. Masih diberi kesempatan untuk perbaiki data diri di Dapodik. Kita inject lagi nanti [kuotanya] di 22 Oktober," katanya melalui konferensi video, Selasa (29/9).

Dari total 27,3 juta penerima kuota, subsidi paling banyak diterima siswa di jenjang SD dengan 11.377.504 penerima. Lalu 5.323.548 penerima di SMP, 3.124.361 di SMA, 3.028.027 di SMK, dan 846.360 di PAUD.

Selanjutnya ada 26.525 penerima di pendidikan kesetaraan, 29.050 penerima si SLB, 60.281 penerima mahasiswa vokasi, 2.005.781 penerima mahasiswa akademi, 1.358.959 guru dan 125.099 dosen.

Sejumlah siswa melakukan aktivitas pembelajaran jarak jauh (PJJ) menggunakan fasilitas jaringan internet gratis hasil swadaya masyarakat di Sanggar Berase Petamburan, Jakarta, Jumat 28 Agustus 2020. (CNN Indonesia/Bisma Septalisma)

Kemendikbud memberikan kesempatan bagi siswa, guru, mahasiswa dan dosen yang belum terdaftar untuk mendapat subsidi kuota pada Oktober. Namun mereka hanya akan mendapat bantuan selama tiga bulan hingga Desember.

Hasan mengakui pihaknya tidak memberikan syarat yang ketat untuk penerima subsidi kuota. Ini karena pandemi corona berdampak pada kegiatan belajar seluruh penjuru Indonesia.

Selama siswa, guru, mahasiswa dan dosen terdaftar dalam Dapodik dan PDDikti, memiliki nomor HP aktif, dan menjalani pembelajaran di tahun ajaran ini, maka berhak mendapat bantuan kuota. Ini termasuk sekolah dan perguruan tinggi swasta.

"Mereka yang tidak punya nomor ponsel, bisa gunakan nomor orang tua atau wali yang diisi di Dapodik. Pastikan nomor ponsel terdaftar juga untuk diinfokan ke pihak sekolah," katanya.

Ia sendiri menduga disparitas penerima kuota dan keseluruhan jumlah siswa, guru, dosen dan mahasiswa karena sejumlah kendala. Salah satunya perkara Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).

Surat tersebut wajib dilampirkan sekolah lengkap dengan tanda tangan kepala sekolah di atas materai sebagai tanda pertanggungjawaban keakuratan data nomor HP yang dilampirkan.

Hasan mengatakan pihaknya menolak 11.230 SPTJM sekolah karena kurang lengkap atau dinilai janggal. Pada beberapa kasus ia menemukan satu nomor HP didaftarkan untuk seratus anak.

"Itu kami drop. Tidak mungkin satu nomor untuk 100 orang anak. Kalau anaknya masih 3, 4, 5 masih make sense. Jadi sampai sedetail itu kami pelototi nomor di Dapodik," ungkapnya.

Mengutip vervalponsel.data.kemdikbud.go.id, ada 360.531 dari 403.015 satuan pendidikan yang disetujui menerima bantuan kuota. Sementara yang bisa menerima kuota ada 26.623.776 peserta didik dan 1.553.090 pendidik.

Bantuan kuota sendiri diberikan Nadiem untuk membantu pembelajaran jarak jauh (PJJ), khususnya secara daring. Ia mendapati keluhan paling banyak dalam PJJ daring adalah tidak mampu membeli kuota.

Namun sejumlah pihak mengingatkan kendala PJJ bukan hanya perkara kuota. Masih ada peserta didik dan satuan pendidikan yang tak punya jaringan internet maupun fasilitas gawai.