Kemendikbud Cabut Subsidi Kuota Alvin Lie Mulai Bulan Depan

CNN Indonesia | Selasa, 29/09/2020 13:11 WIB
Berkaca dari pemberian subsidi kuota internet kepada Alvin Lie, Kemendikbud akan melakukan evaluasi atas pelaksanaan program subsidi kuota. Anggota Ombudsman Alvin Lie. (CNN Indonesia/Bintoro Agung)
Jakarta, CNN Indonesia --

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bakal mengevaluasi penyaluran subsidi kuota setelah kasus anggota Ombudsman RI Alvin Lie ikut kecipratan subsidi kuota hingga 50 gigabyte.

"Ada kasus kayak Pak Alvin Lie, untuk bulan berikutnya tidak akan kami berikan lagi. Karena yang bersangkutan tidak membutuhkan," katanya melalui konferensi video, Selasa (29/9).

"Jadi ini bahan evaluasi untuk tahap berikutnya. Kalau kuota sudah ter-deliver kan jelas tidak bisa ditarik. Tapi kami evaluasi lagi supaya program kami lebih tepat sasaran," tambah Hasan.


Kasus Alvin Lie mendapat subsidi kuota dari Kemendikbud sempat mendapat sorotan dan dianggap tidak tepat sasaran. Saat itu Kemendikbud berdalih Alvin Lie menerima subsidi kuota dalam kapasitas sebagai mahasiswa S3.

Kemendikbud memang tidak menetapkan syarat yang ketat dalam pemberian subsidi kuota. Beberapa diantaranya hanya diwajibkan memiliki nomor ponsel aktif, tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), serta aktif dalam tahun ajaran ini.

Dalam hal ini, ia mengatakan sekolah dan kampus bertugas memverifikasi nomor HP yang diberikan kepada Kemendikbud. Ini tujuannya untuk memastikan subisidi kuota diberikan tepat sasaran. Ia mengaku hal ini sulit dilakukan pihaknya.

"Yang paling mengetahui yang akan menerima bantuan kuota siapa ada di satuan pendidikan atau kampus. Kami tidak bisa pastikan apakah dari 27 juta yang terima layak atau tidak. Karena posisinya kan beragam dan variatif," lanjutnya.

Pemberian kuota subsidi, katanya, diberikan dengan jumlah masif karena pihaknya mendapati pandemi berdampak pada seluruh lapisan masyarakat. Baik yang berada di desa, maupun di kota.

Hasan menekankan ada kemungkinan peserta didik maupun pendidik tidak mendaftarkan nomor HP mereka karena merasa mampu. Ini ia duga karena jumlah penerima subsidi pada September yang baru mencapai 27,3 juta orang, termasuk peserta didik dan pendidik.

Jika dibandingkan dengan jumlah siswa, guru, mahasiswa dan dosen secara keseluruhan, angka ini jauh lebih kecil. Mengutip Dapodik, ada 52,2 juta siswa dan 3,1 juta guru di Indonesia. Sedangkan PDDikti mencatat sebanyak 8,3 juta mahasiswa dan 286 ribu dosen.

Hasan menduga hal ini terjadi karena data nomor HP yang diinput sekolah dan kampus belum akurat, sehingga harus diperbaiki. Atau mereka yang berhak menerima subsidi merasa tidak membutuhkan dan memutuskan tidak mendaftarkan diri.

Sedangkan jumlah sekolah yang tidak memiliki jaringan internet ia klaim tidak masif. Dapodik mencatat ada 434.456 sekolah dari jenjang PAUD sampai SLB. Tercatat ada 81 persen sekolah yang memiliki jaringan internet.

Ia pun mengkonfirmasi data ini ke Kementerian Komunikasi dan Informatika. Mereka mengklaim 71 persen sekolah sudah memiliki jaringan internet, sehingga estimasinya ada 130 ribu sekolah yang tidak punya jaringan internet.

Bantuan kuota tahap kedua untuk bulan ini masih didistribusikan hingga 30 September. Pada tahap pertama Kemendikbud sudah menyalurkan kuota kepada 9,6 juta penerima. Dan sebanyak 17,7 juta penerima lain bakal menerima kuota di penyaluran tahap kedua.

(fey/wis)

[Gambas:Video CNN]