Kemendikbud: Kalau Kuota Umum Ditambah, Siswa Tak Belajar

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) khawatir penambahan kuota umum dalam program bantuan kuota untuk siswa, mahasiswa, guru, dan dosen akan membuat peserta didik tak menggunakannya untuk kepentingan belajar.

Hal itu disampaikan Kepala Pusat Data dan Informasi Kemendikbud, Muhammad Hasan Chabibie merespon permintaan siswa, guru dan orang tua agar besaran kuota umum pada program bantuan kuota ditambah.

"Nanti kalau kuota umum diperbanyak, tidak jadi belajar," kata Hasan saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com, Senin (28/9).

Hasan menjelaskan pertimbangan pihaknya dalam membagi besaran kuota umum dan kuota belajar pada program itu didasarkan pada survei interaksi peserta didik selama proses Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

Dari hasil survei itu diketahui ada tiga sumber sarana belajar yang digunakan peserta didik selama PJJ.

"Tentu paling banyak adalah komunikasi menggunakan WhatsApp, entah itu untuk grup kelas, atau untuk mengumpulkan tugas, itu paling banyak pakai WhatsApp," ujarnya.

Kedua, kata Hasan, pihaknya juga menemukan bahwa aplikasi zoom, google meet, atau aplikasi virtual conference lainnya kerap digunakan sebagai sarana untuk belajar jarak jauh.

"Ketiga adalah penggunaan aplikasi untuk mendukung PJJ, seperti rumah belajar, ruang guru, guru berbagi atau website lainnya. Ini tiga inti yang paling berat, whatsapp, virtual conference dan sumber pembelajaran lain," katanya.

Menurut Hasan, tidak menutup kemungkinan peserta didik menggunakan sarana lain untuk pembelajaran meski ketiga sarana belajar itu paling banyak dipakai. Oleh karena itu, Kemendikbud menyediakan kuota umum sebesar 5 GB, yang dapat digunakan untuk mengakses seluruh laman dan aplikasi.

"Kami juga sadar masukan dari masyarakat agar kuota umumnya gede, cuma kan esensi program ini berjalan untuk membantu program belajar mengajar. Kita buat program ini kan bukan supaya anak main game online, tiktok atau nonton film," ujarnya.

Kemendikbud telah menyalurkan subsidi kuota internet kepada 9,6 juta orang yang terdiri dari siswa, guru, mahasiswa, dan dosen dalam penyaluran tahap pertama, pada 22-24 September 2020. Bantuan kuota tersebut disalurkan selama September-Desember 2020 dengan besaran bervariasi tergantung status dan jenjang pendidikan.

Dalam pelaksanaannya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengaku mendapat usulan dari siswa, guru dan orang tua agar ada perubahan besaran kuota umum dan kuota belajar dalam program tersebut. Para pelapor meminta agar besaran kuota umum ditambah.

Selain KPAI, Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) juga menilai pembagian kuota umum yang hanya 5 GB dan sisanya kuota belajar adalah pembagian yang tak proporsional.

FSGI menganggap bantuan kuota yang diberikan Kemendikbud bisa menjadi mubazir. Karena hal itu, serikat gurut juga meminta agar alokasi kuota umum ditingkatkan, setidaknya menjadi lebih besar dari kuota belajar.