Polri Siap Hukum Pengelola Akun Polisi Jika Kontra Pemerintah

Polri menyatakan akun media sosial kepolisian yang mendukung pelaksanaan Pilkada 2020 di tengah pandemi Covid-19 masih tergolong normatif karena yang disampaikan berkaitan dengan menjalankan protokol kesehatan Covid-19.

"Dukungan yang disampaikan melalui akun-akun tersebut sebagian besar memang hal-hal yang bersifat normatif, seperti menjalankan protokol kesehatan, pilkada damai, kemudian dukungan terhadap satgas Covid-19," Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal Awi Setiyono kepada CNNIndonesia.com, Rabu (30/9).

Awi mengklaim sejumlah pesan yang disampaikan akun kepolisian, baik di Twitter dan Instagram belum mengandung unsur pelanggaran aturan terkait netralitas polisi dalam kontestasi politik elekoral lima tahunan.

Ia memastikan pihaknya akan mengambil langkah tegas apabila ditemukan pelanggaran netralitas yang dilakukan Korps Bhayangkara.

"Kalau ada hal-hal yang bernuansa kontradiktif dengan kebijakan Polri dan pemerintah, maka kami akan tindak tegas pihak yang mengelola akun-akun tersebut," ujarnya.

Sebelumnya, pengamat media dari Astramaya, Tomi Satryatomo mengatakan keterlibatan akun kepolisian dalam narasi melanjutkan Pilkada 2020 dapat menyimpulkan dua kemungkinan. Pertama, akun-akun tersebut menjalankan perintah Kapolri dalam mengamankan jalannya pilkada dengan protokol kesehatan Covid-19.

Kedua sebagai sebuah pertanyaan besar, apakah aparat keamanan mengambil sikap politik, sedangkan lembaganya diwajibkan untuk bersikap netral dalam kontestasi politik ini.

"Indikasi kemudian mereka mengambil sikap politik, apakah ini bisa dibaca sebagai sebuah sikap politik institusi yang seharusnya netral," kata Tomi, Rabu (30/9).

Astramaya menemukan dalam kurun waktu sebulan dengan kata pencarian pilkada di Twitter dan Instagram, terlihat pertarungan narasi antara tunda pilkada dan lanjutkan pilkada. Sebanyak 32 persen menyuarakan tunda pilkada dan 55 persen sepakat melanjutkan pilkada.

Mayoritas dari akun yang mendukung pilkada berhubungan dengan akun kepolisian di tanah air. Namun, akun-akun yang mendukung pilkada mayoritas datang dari akun nonorganik atau akun 'bodong' yang tidak memiliki identitas jelas dalam kepemilikan sosial medianya.

Terdapat lima akun influencer yang terafiliasi dengan akun polisi, dan mereka semua masif menyuarakan dukungan Pilkada via twitter seperti akun @1trenggalek. Kemudian, beberapa akun yang memiliki identitas kepolisian dengan unsur pelaksana badan reserse juga turut melakukan hal serupa, seperti akun twitter @Humas_Res_Bkt.