Beasiswa Bidikmisi Diduga Jadi Alat Kampanye, Kampus Bantah

CNN Indonesia | Kamis, 01/10/2020 22:20 WIB
Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari memprotes isu beasiswa Bidikmisi atau Kartu Indonesia Pintar di kampus tersebut dijadikan bahan kampanye Pilkada 2020. Ilustrasi mahasiswa. (Foto: Safir Makki)
Kendari, CNN Indonesia --

Universitas Halu Oleo (UHO), Kendari, Sulawesi Tenggara, membantah isu yang beredar di media sosial bahwa beasiswa Bidikmisi atau Kartu Indonesia Pintar (KIP) di kampus tersebut menjadi bahan kampanye di Pilkada 2020.

Ketua Pengelola Bidik Misi UHO Kendari, Pendais Haq, dalam keterangan tertulisnya menyatakan bahwa pihaknya mendapatkan kabar yang beredar berkait beasiswa bidik misi digunakan untuk meyakinkan mahasiswa memilih calon tertentu di Pilkada Munam Sultra.

Bahkan, dirinya turut dicatut akan mencoret nama mahasiswa sebagai penerima beasiswa Bidikmisi bila tidak mendukung calon tertentu.


"Itu tidak benar, apa lagi melakukan ancaman akan mengeluarkan mereka dari Bidikmisi itu sungguh tidak benar dan fitnah," kata Pendais Haq kepada CNNIndonesia.com, Kamis (1/10).

Pihaknya pun memberikan kebebasan bagi mahasiswa peserta Bidikmisi UHO pada tujuh daerah di Sultra yang menjalani Pikada 2020, termasuk di Kabupaten Muna, untuk memilih sesuai hati nuraninya.

"Dan sama sekali tidak berkonsekuensi pada statusnya sebagai penerima beasiswa Bidikmisi UHO," tekannya.

Soal pencoretan mahasiswa dari daftar penerima beasiswa Bidikmisi, Pendais menyebut itu bukan karena terkait pilihan politik. Pihak kampus mengevaluasi berdasarkan pedoman Bidikmisi, di antaranya evaluasi akademik, keaktifan, dan karakter.

"Semua harus mengikuti aturan yang ada karena dosen adalah ASN," katanya saat dihubungi CNNIndonesia.com lewat pesan singkat.Sementara itu, Rektor Universitas Halu Oleo Muh Zamrun Firihu mengingatkan kepada seluruh dosen dan ASN yang ada di lingkup kampus hijau itu untuk netral dalam Pilkada. Bila ditemukan melanggar, maka akan ada sanksi yang diterima.

Ia juga memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk menyalurkan hak pilihnya di Pilkada 2020 pada tujuh daerah di Sultra sesuai hati nuraninya.

"Semua warga negara dapat menyalurkan aspirasi tanpa ada paksaan apalagi dengan memanfaatkan kekuasaan atau pun iming-iming disertai ancaman dari oknum yang tidak bertanggung jawab," imbuhnya.

Zamrun menegaskan Bidikmisi atau pun KIP kuliah adalah program pemerintah dan tidak ada sangkut pautnya dengan politik elektoral semacam Pilkada.

"Jangan dikaitkan dengan hal lain," cetusnya.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Muna, Al Abzal Naim, menyebut pihaknya belum menerima aduan terkait dugaan pemanfaatan fasilitas negara itu untuk menarik pemilih dalam kampanye Pilkada Muna.

"Kalau ada laporan pasti kita gas (proses)," kata pria disapa Bram ini kepada CNNIndonesia.com.

Infografis Partai Langgar Protokol Corona di PilkadaFoto: CNN Indonesia/Fajrian

JIka pun memang ada, ia menyebut kampanye dengan janji meloloskan atau sebaliknya mengancam mencoret dari kepesertaan Bidikmisi merupakan pelanggaran pemanfaatan fasilitas negara.

"Kalau itu misalnya dosen atau pegawai yang lakukan, maka itu pelanggaran. Bisa disanksi keras itu. Makanya, kalau ada laporan, kita langsung proses," tekannya.

(pnd/arh)

[Gambas:Video CNN]