Satgas Ungkap Dilema Pemerintah Sebelum Lanjutkan Pilkada

CNN Indonesia | Kamis, 01/10/2020 20:16 WIB
Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengatakan lanjut atau tunda pilkada sama-sama pilihan yang kurang bagus. Kepala Satgas Penanganan Covdi-19 Doni Monardo mengatakan pilkada akan menghasilkan kepala daerah baru yang mampu memimpin penanggulangan virus corona (CNN Indonesia/Ryan Hadi Suhendra)
Jakarta, CNN Indonesia --

Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengatakan Indonesia dihadapkan pada opsi-opsi yang kurang baik terkait pelaksanaan Pilkada 2020 di tengah pandemi virus corona.

Doni memahami kasus penularan Covid-19 di Indonesia masih terus meningkat. Namun di saat yang sama, ada 270 daerah yang terancam tak memiliki kepala pemerintahan definitif jika pilkada tak digelar.

"Kita memilih atas pilihan yang sama-sama kurang bagus, tetapi kita semua harus yakin kalau kita bisa menyusun strategi secara bersama-sama," kata Doni dalam webinar Mewujudkan Pilkada Serentak 2020 yang Sehat dan Berbudaya, Kamis (1/10).


Doni mengatakan 270 daerah itu akan dijabat pelaksana tugas (plt.) jika pilkada ditunda. Dia mengklaim plt. tak punya wewenang penuh untuk membuat kebijakan-kebijakan strategis.

Menurutnya, itu akan berpengaruh terhadap penanganan pandemi di berbagai daerah. Doni mengatakan harus ada kepala daerah definitif hasil pilkada yang bisa memimpin penyelesaian pandemi dan bisa mengambil kebijakan penuh. Tidak seperti Plt.

"Dengan tidak ada figur yang kuat, setelah itu tidak ada jaminan bahwa pengendaliannya akan berjalan dengan baik," tuturnya.

Mantan Pangdam Siliwangi itu juga menyampaikan tak ada pihak yang menjamin kapan pandemi usai. Oleh karena itu, dia menganggap opsi penundaan kurang tepat.

Doni menyebut pilkada tetap bisa berjalan dengan penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Ia menekankan pada potensi kerumunan saat tahapan pilkada.

"Kuncinya cuma satu, jangan ada kerumunan. Jumlah banyak pun kalau bisa diatur tidak ada kerumunan, itu sangat-sangat efektif," ucap dia.

Sebelumnya, pemerintah dan DPR serta KPU sepakat untuk melanjutkan Pilkada 2020 meski pandemi virus corona belum usai. Pemerintah pun belum berhasil menekan laju penularan virus corona.

Sejumlah pihak cemas pilkada corona melahirkan klaster penularan virus corona baru. Keselamatan masyarakat jadi terancam. Organisasi seperti PBNU dan PP Muhammadiyah pun sudah meminta agar pilkada ditunda. Namun, pemerintah bergeming. Pilkada tetap dilanjut. 

(dhf/bmw/bmw)

[Gambas:Video CNN]