Manuver KAMI dan Kisah Gatot-Moeldoko Selisih Jalan Politik

Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo telah berubah menjadi tokoh oposisi pemerintahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) semenjak tak lagi di pucuk militer.

Terbaru, sosok yang juga jadi deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) itu membuka suara pengakuan alasan dirinya diberhentikan dari kursi Panglima oleh Jokowi, yakni instruksi menonton film peristiwa G30S/PKI. Selain itu, ada pula berbagai manuver politik lain dari Gatot lewat KAMI--yang memang tengah getol menggelar deklarasi di daerah.

Atas manuver-manuver KAMI tersebut, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan pemerintah tidak resisten. Pemerintah pusat juga tak akan ikut bicara soal KAMI.

"Enggak penting soal itu," kata dia dikutip saat menjadi salah satu pembicara di program ILC TVONe yang diunggah ulang ke kanal Youtube, Rabu (30/9).

Berbeda dengan Mahfud, Kepala Staf Presiden (KSP) Jenderal (Purn) Moeldoko justru mengeluarkan pernyataan panjang lebar terkait KAMI, terutama Gatot.

Moeldoko, yang memimpin TNI sebelum Gatot, membantah tudingan juniornya tersebut soal pemberhentian dari pucuk kepemimpinan militer.

"Pergantian pucuk pimpinan di sebuah organisasi itu melalui berbagai pertimbangan. Bukan hanya pertimbangan kasuistis, tetapi pertimbangan yang lebih komprehensif," kata Moeldoko, Kamis (1/10).

Moeldoko melangkah lebih jauh. Meski melarang eksistensi KAMI, ia mengingatkan kelompok tersebut tak mengganggu stabilitas politik.

"Jangan coba-coba mengganggu stabilitas politik. Kalau bentuknya sudah mengganggu stabilitas politik, semua ada risikonya. Negara punya kalkulasi dalam menempatkan demokrasi dan stabilitas," kata dia.

Moeldoko dan Gatot--senior dan junior di TNI AD yang kemudian sampai pucuk tertinggi kepemimpinan militer--itu memiliki jalan yang berseberangan setelah gantung senjata dan terjun ke politik.

Moeldoko merupakan lulusan Akmil 1981, sementara Gatot Nurmantyo adalah lulusan Akmil 1982. Moeldoko menyerahkan jabatan Panglima TNI kepada Gatot pada Juli 2015 lalu.

Pergantian jabatan itu merupakan pilihan Jokowi yang baru hitungan bulan menjadi presiden setelah memenangi Pemilu 2014 silam. Kala itu, Moeldoko pun sudah memasuki masa pensiun.

Serah terima jabatan antara Moeldoko dan Gatot kemudian dilakukan pada 14 Juli 2015 di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur. Sebelum menggantikan posisi Moeldoko sebagai Panglima TNI, Gatot pernah menerima jabatan dari Moeldoko sebagai sespri Wakasad pada tahun 1998. Selanjutnya Gatot dan Moeldoko melakukan sertijab sebagai Komandan Brigif-1/Jaya Sakti pada tahun 1999.

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) berjalan didampingi Moeldoko (saat masih menjadi Panglima TNI) dan Gatot Nurmantyo (saat masih menjabat Kepala Staf TNI AD), Jakarta, 13 Mei 2015. (ANTARA FOTO/Roni)

Jalan bersimpangan mulai nampak dari keduanya ketika situasi politik Indonesia mulai memanas pada 2016, menyusul gelombang Aksi Bela Islam 411 dan 212 di Jakarta.

Aksi Bela Islam adalah demonstrasi besar-besaran di Jakarta menuntut pemenjaraan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat itu.

Sejumlah pihak menilai Gatot melakukan aksi ambil panggung dalam kejadian tersebut. Tak berapa lama, hubungan Gatot dengan Jokowi pun nampak tidak baik-baik, terutama sejak 2017. Saat itu, tak sedikit analis dan media menilai Gatot selaku Panglima TNI, ikut bermain politik.

Sorotan kepada Gatot termasuk saat menginstruksikan para prajurit menonton film Peristiwa G30S/PKI. Film ini sempat diwajibkan ke segenap rakyat pada masa Orde Baru.

Tak berapa lama, posisi Panglima TNI pun dicopot, Gatot diganti Marsekal Hadi Tjahjanto yang masih menjabat hingga saat ini. Gatot sendiri memang sudah mulai memasuki masa pensiun saat diganti.

Saat Gatot dan Jokowi bersinggungan, Moeldoko justru nampak kian akrab dengan Mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Bahkan tak berapa lama setelah Gatot dicopot dan pensiun, Moeldoko yang sebelumnya juga sempat mencalonkan jadi Ketua PSSI itu justru diangkat sebagai Kepala Staf Kepresidenan pada awal Januari 2018.

Sementara itu, Gatot yang semula disebut-sebut akan maju pada Pilpres 2019 justru berakhir tak mendapat dukungan dari satu partai pun di Indonesia.

Dia kemudian bergabung dengan lawan Jokowi kala itu, Prabowo Subianto. Kalah di Pilpres 2019, Prabowo yang pernah menjabat Pangkostrad diangkat Jokowi menjadi Menteri Pertahanan.

Sementara itu, Gatot yang sempat tak terdengar setelah Pilpres 2019, justru kembali ke permukaan sebagai salah satu deklarator KAMI.

Teranyar Gatot menyebut akan mendukung gerakan masyarakat yang menentang RUU Omnibus Law Cipatker. Dia mengaku mendukung buruh yang akan mogok kerja jika RUU tersebut tetap disahkan.

"Mencermati bahwa Kaum Buruh Indonesia akan mengadakan mogok nasional pada tanggal 6-8 Oktober 2020 ini, maka KAMI mendukung langkah konstitusional Kaum Buruh tersebut," kata Gatot dalam keterangan resmi yang diterima CNNIndonesia.com, Jumat (2/10).