Kemendikbud soal Kuota Internet: 54 Persen Siswa Ada di Jawa

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyebut penerima subsidi kuota internet mayoritas berada di provinsi di Jawa karena siswa dan guru memang lebih banyak ada di wilayah tersebut.

Sebelumnya, DPR mengkritisi ketimpangan bantuan subsidi kuota internet karena 61 persen penerima merupakan peserta didik di Pulau Jawa.

"Berdasarkan data yang ada di Dapodik (Data Pokok Pendidikan), provinsi [di] Jawa tercatat memiliki lebih dari 26 juta siswa atau 54 persen dari total siswa," kata Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Kemendikbud Evy Mulyani kepada CNNIndonesia.com, Jumat (2/10).

Hal serupa, katanya, juga ditemukan pada proporsi guru. Setidaknya ada 1,4 juta guru atau 49 persen dari jumlah keseluruhan guru yang berasal dari provinsi di Pulau Jawa. Menurutnya, ini menjelaskan alasan pendidik penerima kuota di Jawa mendominasi dengan 54 persen dari jumlah total.

Pihaknya memberikan subsidi kuota berdasarkan data yang tercatat pada Data Pokok Pendidikan dan Pangkalan Data dan Pendidikan Tinggi. Ia menampik dominasi penerima di wilayah tertentu karena ketimpangan sasaran.

"Kemendikbud menyalurkan bantuan kuota data internet sesuai dengan jumlah penerima yang terdaftar dalam Dapodik dan PDDikti, sebagaimana didaftarkan oleh satuan pendidikan. Tidak ada dominasi wilayah tertentu," tepisnya.

Mengutip data Kemdikbud, enam provinsi di Jawa mendominasi 16.424.143 dari 26.623.776 peserta didik penerima kuota. Juga tercatat 853.806 pendidik yang berada di Jawa, dari total 1.553.090 pendidik penerima kuota.

Data tersebut menunjukkan DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten mendapati lebih dari sejuta peserta didik penerima kuota, ditambah satu provinsi di luar Jawa, yakni Sumatera Utara.

Sedangkan provinsi seperti Maluku Utara, Papua Barat, Sulawesi Barat, Gorontalo dan Kalimantan Utara mencatat tidak sampai 100 ribu peserta didik penerima bantuan kuota.

Komisi X DPR RI sebelumnya mengatakan subsidi kuota sesungguhnya jadi hak seluruh peserta didik dan pendidik, termasuk yang berada di luar Jawa. Bantuan juga harus diupayakan bagi sekolah yang tak memiliki fasilitas untuk belajar daring.

"Yang berhak itu ya tidak hanya di Jawa, tapi di luar Jawa. Seluruh Indonesia harus diberikan secara proporsional," kata Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional Zainuddin Maliki kepada CNNIndonesia.com, Rabu (30/6).

Diketahui pembelajaran jarak jauh (PJJ) bukan hanya dilakukan dengan metode daring atau via internet, tapi juga di luar jaringan (luring). Sekolah yang tak memiliki gawai atau jaringan internet umumnya memanfaatkan modul, buku pelajaran, televisi dan radio selama PJJ berlangsung sejak Maret.