Paket Bansos Jakarta Dianggap Tak Sesuai Kebutuhan Warga DKI

Koalisi Pemantau Bansos Jakarta menyebut isi paket bantuan sosial dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih belum memenuhi kebutuhan warga terdampak pandemi virus corona (Covid-19).

Ari Nurman, peneliti Perkumpulan Inisiatif yang tergabung dalam koalisi, mengatakan dari hasil monitoring dan evaluasi koalisi ditemukan bahwa jenis atau isi paket bansos tidak sesuai kebutuhan pandemi. Sebab, selama ini paket bansos yang diberikan lebih kepada bahan kebutuhan pokok sehari-hari.

"Isinya itu ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan pandemi. Jadi minimal, untuk sanitasi, ternyata hanya mendapat satu sabun mandi, itu untuk satu masa bansos, dan itu dipakai untuk satu keluarga, terus terang enggak cukup," kata Ari dalam sebuah diskusi virtual, Jumat (2/10).

Koalisi juga menemukan fakta bahwa menurut warga, isi paket bansos minim asupan gizi untuk memperkuat imunitas tubuh. Sebab, isi paket bansos lebih berbentuk karbohidrat, lemak, dan sedikit protein tanpa nutrisi.

Bahkan, multivitamin untuk menjaga daya tahan tubuh tidak disertakan dalam paket bansos yang diberikan pada warga. Padahal multivitamin dinilai sebagai salah satu kebutuhan warga di tengah pandemi Covid-19.

"Karena yang diberikan itu bentuknya karbohidrat, lemak, dan sedikit protein, tanpa nutrien, minimal ada vitamin gitu, ini enggak," tuturnya.

Tidak hanya itu, koalisi juga menemukan bahwa sebagian besar bansos sedikit jumlahnya. Dari hasil temuan koalisi, sebanyak 80 persen penerima menyatakan bansos yang mereka terima habis dalam waktu kurang dari seminggu.

Oleh karena itu, Ari mengusulkan agar pemerintah pusat maupun Pemprov DKI Jakarta mengevaluasi pemberian bansos ini. Terlebih, dari hasil temuan koalisi, warga juga lebih membutuhkan uang tunai dibanding paket bantuan sosial.

"Bantuan tidak disalurkan dalam bentuk barang, tapi dalam bentuk cash, transfer ke rekening penerima seperti halnya praktek PKH (Program Keluarga Harapan) dan beberapa program perlindungan sosial lainnya," ujar dia.

"Jika bantuan masih dalam bentuk barang, sebaiknya perlu diatur ulang skema penyalurannya yang dirasa lebih cepat, efektif, dan rendah risiko," kata Ari menambahkan.

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria dalam rekaman video yang ditampilkan pada diskusi tersebut menyatakan, sampai saat ini Pemprov DKI telah mengirimkan bansos kepada 2,46 juta warga Jakarta yang terdampak wabah Covid-19.

Riza mengatakan berbagai sumber pendanaan, terutama APBD telah dialokasikan oleh Pemprov DKI untuk membagi warga miskin ke dalam tiga bentuk, yakni bansos, pengobatan, dan stimulus fiskal.

Namun, Riza tetap mengapresiasi hasil temuan koalisi terkait masalah bansos di Jakarta. Menurut dia, hasil temuan tersebut akan menjadi bahan evaluasi Pemprov DKI Jakarta dalam penyaluran bansos.

"Semoga hasil penelitian ini dapat benar-benar jadi masukan berharga bagi DKI dalam pelaksanaan program perlindungan sosial. Sehingga ke depannya Pemprov akan semakin baik lagi dalam mengambil langkah yang lebih konkret," kata Riza.

Koalisi Pemantau Bansos terdiri dari sejumlah LSM seperti International Budget Partnership, Seknas FITRA, Kota Kita, Perkumpulan Inisiatif, dan Serikat Perjuangan Indonesia.