Demo Buruh Disekat, Omnibus Law Ciptaker Disahkan

CNN Indonesia
Senin, 05 Okt 2020 20:54 WIB
Pemerintah- DPR sepakat menyetujui RUU Ciptaker jadi undang-undang pada Senin (5/10) sore, dari yang semula paripurna diagendakan 8 Oktober. Ratusan buruh berunjuk rasa di kawasan Jatiuwung, Kota Tangerang, Banten, pada Senin (5/10). (ANTARA FOTO/FAUZAN)
Jakarta, CNN Indonesia --

Pemerintah dan DPR sepakat menyetujui Omnibus Law Rancangan Undang-undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) jadi undang-undang, Senin (5/10) sore.

Palu paripurna pengesahan yang dipercepat itu akhirnya diketok meski sepanjang pembahasan RUU ini, dihujani penolakan dari berbagai kalangan.

Pada masa pandemi Covid-19, pembahasan RUU Ciptaker dikebut. DPR dan pemerintah bahkan menggelar rapat di hotel ke hotel, juga pada akhir pekan demi merampungkan pembahasan ini. Setelah pembicaraan di tingkat panja selesai pada Sabtu (3/10) itu sedianya Rapat Paripurna untuk pengesahan digelar pada 8 Oktober mendatang.

Namun, secara tiba-tiba DPR dan pemerintah mempercepat paripurna atau pembicaraan tingkat II untuk mengesahkan RUU usulan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) tersebut pada Senin sore.

Hasilnya, RUU Ciptaker disepakati DPR dan Pemerintah untuk jadi undang-undang. Dalam kesempatan memberikan pandangan, tujuh fraksi menyetujuinya jadi undang-undang sementara Demokrat dan PKS menolak pengesahannya. Demokrat sendiri akhirnya memilih keluar atau walkout dari paripurna tersebut.

Di satu sisi, ketika masih disebut paripurna bakal digelar 8 Oktober mendatang, elemen massa buruh dan lainnya bermaksud menggelar aksi. Bahkan, muncul ancaman mogok nasional pada 6-8 Oktober lalu.

Ketua Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos mengatakan bahwa aksi demonstrasi akan dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Nining bilang, puncak demonstrasi akan berlangsung di depan Gedung DPR pada Kamis (8/10) mendatang--bertepatan dengan jadwal mula paripurna DPR mengesahkan RUU Ciptaker.

"Kita akan tentukan 6, 7, 8 Oktober kita lakukan aksi di berbagai macam daerah, titik puncaknya 8 Oktober di DPR RI," kata Nining dalam konferensi pers yang berlangsung secara daring, Minggu (4/10).

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kanan) didampingi Menkumham Yasonna Laoly (kedua kiri) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) menerima laporan akhir dari Ketua Badan Legislasi DPR  Supratman Andi (bawah) saat pembahasan tingkat II RUU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (5/10/2020). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/pras.Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kanan) didampingi Menkumham Yasonna Laoly (kedua kiri) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) menerima laporan akhir dari Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi (bawah) saat Rapat Paripurna pengesahan RUU Cipta Kerja, Jakarta, 5 Oktober 2020. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

Telegram Kapolri dan Pencegatan Massa Buruh

Pada Senin pagi, sudah ramai beredar informasi mengenai percepatan paripurna pengesahan RUU Ciptaker hari itu juga.

Atas kabar tersebut, ribuan massa buruh pun disebut akan datang menuju Kompleks MPR/DPR di Jakarta untuk melakukan aksi. Namun, langkah mereka tersendat karena dicegat aparat keamanan.

"Aksi buruh yang rencananya akan dilakukan hari ini di DPR RI disekat oleh aparat keamanan di sejumlah titik di kawasan industri, seperti yang terjadi di Bekasi dan Tangerang," kata Ketua Departemen Komunikasi dan Media Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Kahar S Cahyono kepada CNNIndonesia.com, Senin (5/10) pagi.

Tak hanya Kahar, Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Bekasi Amir Mahfudz pun mengatakan hal serupa. Aparat keamanan, kata dia, mengadang mobil komando yang hendak digunakan pihaknya untuk menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR.

Saat dikonfirmasi, Kapolres Tangerang Kota Kombes Pol Ade Ary Syam mengklaim kegiatan yang telah dilakukan pihaknya sejak pagi itu telah menjaring banyak buruh massa yang melanggar protokol kesehatan Covid-19

"Massa buruh tersebut melanggar protokol kesehatan dengan tidak menjaga jarak dan menggunakan masker," kata dia.

Sementara itu, berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, pada Senin petang di depan kompleks parlemen datang sekelompok massa buruh. Mereka yang berjumlah kurang dari sepuluh tersebut pun diminta bubar oleh polisi yang menjaga.

"Saya sudah sampaikan pak, semua ada aturan mainnya, jangan memaksakan kehendak. Tidak perlu kita ngotot- ngototan disini. Bapak mau membubarkan diri atau dibubarkan. Saya kasih pilihan ini pak," kata salah seorang anggota kepolisian kepada perwakilan massa.

Datangi Gedung DPR, Sejumlah Massa Buruh Dibubarkan PolisiSejumlah bagian dari kelompok buruh dicegat anggota polisi ketika hendak melakukan aksi tolak omnibus law RUU Cipta Kerja di depan kompleks parlemen, Jakarta, 5 Oktober 2020. (CNNIndonesia/Yogi Anugrah)

Bukan hanya massa yang dicegat, Polri pun melakukan patroli siber untuk mencegah demo besar-besaran buruh dan massa lainnya pada 6-8 Oktober mendatang.

Tindakan polisi itu sendiri merujuk pada telegram yang diterbitkan Mabes Polri dengan nomor STR/645/X/PAM.3.2/2020. Telegram bertanggal 2 Oktober itu memuat instruksi Kapolri Jenderal Pol Idham Azis terkait pelarangan demonstrasi dan mogok kerja yang rencananya bakal dilakukan oleh buruh pada 6-8 Oktober 2020 sebagai bentuk protes terhadap pembahasan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja (RUU Ciptaker).

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono dalam keterangan resmi menyatakan penerbitan surat telegram itu dilakukan untuk menjaga kondusivitas situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di saat pandemi Covid-19 saat ini.

"Sehingga, Polri tidak memberikan izin aksi demonstrasi atau kegiatan lainnya yang menyebabkan terjadinya kerumunan orang dengan tujuan mencegah penyebaran Covid. Ini juga sejalan dengan Maklumat Kapolri. Kami minta masyarakat untuk mematuhinya," ujar Argo.

Selain itu, Argo juga menerangkan bahwa fungsi patroli siber yang disinggung dalam telegram itu adalah untuk mencegah penyebaran informasi palsu atau hoaks terkait dengan isu Ombibus Law.

Bukan hanya Polri, Covid-19 juga dipakai dalih oleh DPR untuk mempercepat pengesahan Omnibus Law RUU Ciptaker jadi undang-undang pada Senin ini.

"Tadi disepakati Bamus [Badan Musyawarah], karena laju Covid-19 di DPR terus bertambah, maka penutupan masa sidang dipercepat," kata Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek lewat layanan pesan ponsel kepada wartawan, Senin (5/10).

Selain mempercepat pengambilan keputusan terhadap RUU Ciptaker, DPR juga akan mempercepat masa reses dimulai besok Selasa (6/10). Sebelumnya masa reses dijadwalkan mulai Jumat (9/10).

Pengesahan RUU Ciptaker ini mendapatkan penolakan dari kalangan rakyat. Selain aksi massa yang digelar secara langsung, protes pun atas rencana pengesahan Omnibus Law Ciptaker pun bergaung di media sosial, salah satunya Twitter.

Sejak beberapa jam lalu, banyak warganet membicarakan RUU Ciptaker dengan menggunakan tagar di antaranya #DPRRIKhianatiRakyat, #MosiTidakPercaya, dan #tolakomnibuslaw, dan #BatalkanOmnibusLaw. Tagar-tagar itu pun mewarnai topik terpopuler di Twitter Indonesia sepanjang Senin ini.

(yoa/kid)

[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
Lihat Semua
SAAT INI
BERITA UTAMA
REKOMENDASI
TERBARU
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
LIHAT SELENGKAPNYA

ADVERTISEMENT

TERPOPULER