Tito Sebut 2 Persen Penduduk Belum Masuk Database Dukcapil

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mencatat sebanyak dua persen penduduk Indonesia belum terdata dalam database kependudukan di Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri.

Tito menyatakan saat ini sudah 98 persen penduduk Indonesia yang terdata di Dukcapil. Sementara dua persen sisanya, kata dia, menjadi pekerjaan rumah bagi Dukcapil untuk melengkapi data-data tersebut dengan cepat.

"Kita masih punya PR ada sekitar 2 persen yang belum masuk database. Sehingga kita upayakan untuk sesegera mungkin seluruh 100 persen WNI atau yang tinggal di Indonesia dapat teridentifikasi dalam satu database," kata Tito dalam Rakornas Dukcapil secara daring, Selasa (6/10).

Berdasarkan Data Kependudukan Semester I 2020, jumlah total penduduk Indonesia per 30 Juni sebanyak 268.583.016 jiwa.

Tito menilai pendataan penduduk Indonesia secara komprehensif dan berkala sangat penting dilakukan bagi pemerintah.

Sebab, database Dukcapil sangat bermanfaat untuk merencanakan kebijakan, penyusunan program, hingga penegakan hukum oleh instansi yang memiliki kewenangan.

"Program-program yang dibuat dengan menggunakan fitur-fitur data pada database di Dukcapil itu akan membuat program-program dan perencanaannya lebih akurat dan lebih efektif-efisien," ujar dia.

Di sisi lain, Tito meminta Dirjen Dukcapil Zudan Arif dan jajarannya proaktif jemput bola ke tengah masyarakat untuk melakukan perekaman KTP elektronik.

Sebab, dokumen itu merupakan syarat yang digunakan untuk memilih pada saat pemungutan suara Pilkada 2020 pada 9 Desember mendatang. Untuk itu, ia meminta Dinas Dukcapil di daerah yang menggelar pilkada merekap kebutuhan blangko e-KTP agar kebutuhan tersebut dapat dipenuhi.

"Saya minta perhatian betul karena ini menyangkut masalah sistem demokrasi kita, jangan sampai nanti yang mereka memiliki hak untuk memilih kehilangan hak pilih karena tidak memiliki identitas diri," kata Tito.