Aksi Tolak UU Ciptaker vs Tuduhan soal Demo Ditunggangi

CNN Indonesia | Sabtu, 10/10/2020 07:19 WIB
Aksi massa tolak omnibus law ciptaker yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia disebut Menko Airlangga ditunggangi kelompok elite-intelektual. Ribuan buruh bersama Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa se-Sukabumi melakukan aksi unjuk rasa di lapangan Merdeka, Sukabumi, Jawa Barat, Rabu (7/10/2020). (ANTARA FOTO/Iman Firmansyah)
Jakarta, CNN Indonesia --

Aksi unjuk rasa tolak UU Cipta Kerja (Ciptaker) merebak hampir di seluruh daerah di Indonesia sejak omnibus law itu disahkan dalam rapat paripurna DPR pada 5 Oktober 2020.

Demonstrasi yang terus bergelombang sejak hari disahkan tersebut, terbilang mencapai puncak pada Kamis, 8 Oktober 2020. DKI Jakarta yang selama dua hari sebelumnya berhasil disekat tak ada unjuk rasa pun pecah di kawasan sekitar Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Di beberapa kota, termasuk Jakarta pun berujung ricuh.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah mengetahui ada yang menunggangi aksi massa penolakan UU Ciptaker. Tapi, pria yang juga Ketum Golkar tersebut tak merinci lebih detail pihak-pihak dituding tersebut, kecuali menyebutnya sebagai elite-intelektual.


"Sebetulnya, pemerintah tahu siapa yang demo itu, kami tahu siapa yang menggerakkan, siapa sponsornya, siapa yang membiayai. Pemerintah sudah tahu siapa tokoh-tokoh intelek di balik penggerak demo," ucap Airlangga di program Squawk Box CNBC Indonesia TV, Kamis (8/10) pagi.

Kamis malamnya, setelah suasana terbilang kondusif di sejumlah wilayah, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan demo berujung kekerasan, merusak fasilitas umum, hingga melukai petugas merupakan tindakan kriminal yang dapat ditindak secara hukum.

"Tindakan merusak fasilitas umum dan serangan terhadap aparat dan masyarakat merupakan tindakan tidak sensitif terhadap masyarakat yang berjuang melawan pandemi," ujar Mahfud dalam konferensi pers, Kamis malam.

Bukan hanya itu, di media sosial pun ramai saling balas tudingan mengenai aksi massa apakah ditunggangi kelompok tertentu, atau sebagai kemarahan rakyat.

Menyikapi polemik tersebut, sosiolog dari Universitas Andalas Indraddin menilai gerakan massa yang dipadati buruh dan mahasiswa di hampir seluruh daerah di Indonesia ini terjadi atas dorongan semangat yang sama. Ia menilai aksi menolak omnibus law ciptaker bukanlah hal yang baru terjadi dua-tiga hari ke belakang.

Persoalan tersebut, kata dia, sudah berhembus sejak dihembuskan dari mulut Joko Widodo (Jokowi) dalam pidato pertama saat dilantik sebagai Presiden RI 2019-2024 hingga selama pembahasan sampai pengesahannya.

Oleh karena itu, Indraddin menilai tudingan pemerintah soal aktor yang menunggangi gerakan massa itu bisa menjadi 'senjata hantu' untuk meredam unjuk rasa, juga memberi wacana baru di kalangan publik.

"Jadi biasanya strategi ketika para demonstran memperjuangkan suaranya, ketika itu pemerintah mematahkan strateginya yaitu dengan mengintimidasi dengan tudingan itu. Ya, pemerintah semacam takut," kata Indraddin saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (9/10).

Indraddin melihat demonstrasi terhadap kebijakan pemerintah atau pembuat undang-undang yang dinilai tak berpihak pada rakyat adalah sebuah fenomena wajar. Itu, kata dia, adalah bentk kekecewaan terhadap pembuat kebijakan di negara demokrasi yang tak mendengarkan suara publik sebelumnya.

"Beda lagi kalau isu baru sebulan dibahas, kemudian massa banyak, itu yang dicurigai [ditunggangi aktor]. Nah, ini kan sudah berbulan-bulan dan dilakukan ribuan dan serentak seluruh Indonesia," ujar Indraddin.

Selain itu, ia menilai akar muasal dari kerusuhan adalah respons pemerintah. Andai dari awal pembuat undang-undang transparan dan melibatkan publik, maka aksi massa yang berujung kerusuhan minim terjadi.

"Pemerintah belum fokus meredakan suara massa dengan seperti menangguhkan keputusan UU, tetapi malah menghadapkan dengan aparat," kata dia.

Massa dari aktivis mahasiswa, buruh dan masyarakat menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Rabu (7/10/2020). Aksi tersebut menolak pengesahan UU Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR RI karena dinilai sudah menciderai hak-hak buruh. ANTARA FOTO/Adeng Bustomi/foc.Massa dari aktivis mahasiswa, buruh dan masyarakat menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Rabu (7/10/2020). (ANTARA FOTO/ADENG BUSTOMI)

Sementara itu, Sosiolog dari Universitas Nasional Sigit Rochadi menilai tudingan pemerintah soal adanya aktor dan elite yang menunggangi aksi massa masih bias atau belum jelas karena di lapangan yang terbilang cair. Ia menilai sulit mengidentifikasi masing-masing sosok-sosok yang turun ke jalan saat sudah pecah.

"Namun bila dilihat di lapangan, mungkin ada sekelompok orang yang memancing para mahasiswa dan buruh berbuat kerusuhan. Karena kalau buruh beberapa kali melakukan pemogokan, mahasiswa yang melakukan aksi itu tidak melakukan tindakan anarkis," kata Sigit saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (9/10).

Selain itu ia pun tak memungkiri ada dugaan perencanaan vandalisme bila melihat kerusakan-kerusakan yang terjadi dari mulai pembakaran pos polisi, halte Transjakarta, hingga kantor Kementerian ESDM

"Kalau dilihat dari sarana yang dirusak itu jelas sasarannya itu untuk menjatuhkan wibawa pemerintah. Itu sangat mungkin bukan buruh pelakunya, kalau buruh biasanya tujuannya akan merusak pabrik atau Kantor Kementerian Tenaga Kerja," kata dia.

Oleh sebab itu, Sigit menilai kerusuhan dan kerusakan yang melibatkan aksi demonstrasi massa yang dilandasi nurani atas keberatan kebijakan pemerintah itu bisa saja dimanfaatkan beberapa pihak untuk melakukan pengrusakan.

"Ada indikasi kekuatan lain yang memanfaat gerakan buruh dan mahasiswa," katanya.

Mahasiswa berkumpul di kampus Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta sebelum unjuk rasa menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja, Kamis (8/10),Mahasiswa berkumpul di kampus Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta sebelum unjuk rasa menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja, Kamis (8/10/2020). (CNN Indonesia/Sutriyati)

Tudingan Penunggangan dan Hoaks

Sementara itu, Direktur Amar Law Firm, Alghiffari Aqsa, menilai pernyataan Airlangga soal tudingan terhadap aksi tolak UU Ciptaker itu bisa disebut sebagai kategori hoaks bila tak dibuktikan.

"Menteri Airlangga menyebarkan hoaks agar masyarakat tidak aksi," kata Alghif kepada CNNIndonesia.com, Jumat (9/10).

Dia pun menilai Airlangga telah menghina ratusan akademisi, pemuka agama, mahasiswa, elemen buruh, dan jutaan penandatangan petisi yang menolak UU Cipta Kerja terkait pernyataan tersebut.

Alghiffari sendiri menilai aksi tolak UU Cipta Kerja belakangan ini digelar atas inisiatif rakyat yang melihat risiko ketidakadilan. Aksi tolak UU Ciptaker tak akan membesar dan terjadi hampir di seluruh daerah di Indonesia dengan melibatkan banyak elemen lintas sektoral bila ada pihak yang mensponsori para demonstran.

"Ada sumbangan dari masyarakat seperti masker, hand sanitizer, dll tapi karena simpati dan solidaritas, bukan sponsori aksi," kata Alghiffari.

Lebih lanjut, ia pun menantang pemerintah terutama Airlangga untuk membuka pihak mana saja yang telah menjadi sponsor pembentukan UU Cipta Kerja.

Senada, Kepala Advokasi Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Jakarta Nelson Nikodemus Simamora pun mencibir pernyataan Airlangga.

"Soal pernyataan Airlangga, itu pembodohan publik," kata Nelson.

Lebih lanjut, Nelson menyatakan publik kerap kali disuguhkan narasi para elite bahwa aksi besar 'selalu ditunggangi' oleh pihak yang berkepentingan. Justru yang terjadi sebaliknya, masyarakat melakukan aksi demonstrasi karena marah tengah dipermainkan pejabat negara.

"Rakyat sedang marah karena dipermainkan," kata dia, "Lagipula menyatakan "demo ditunggangi" bukan urusan Airlangga [sebagai Menko Perekonomian]."

Massa aksi mengibarkan bendera saat unjuk rasa menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja di kawasan Jalan M.H. Thamrin, Jakarta, Kamis (8/10/2020). Unjuk rasa tersebut berakhir ricuh dan mengakibatkan sejumlah fasilitas umum rusak. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/aww.Massa aksi mengibarkan bendera saat unjuk rasa menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja di kawasan Jalan M.H. Thamrin, Jakarta, Kamis (8/10/2020). (ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto)

Terpisah, Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengatakan ada 3.862 orang yang ditangkap di berbagai wilayah di Indonesia terkait kericuhan aksi tolak omnnibus law Ciptaker.

"Beberapa orang yang diamankan yang terindikasi itu dari kelompok Anarko itu sebanyak 796 orang di Sumatra Selatan, Bengkulu, Lampung, Jatim, Polda Metro Jaya (Jakarta), Sumatera Utara dan Kalimantan Barat," kata Argo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat.

Argo menuturkan mereka yang diamankan itu sampai saat ini masih menjalani proses identifikasi dan pemeriksaan.

Untuk pelajar dan anak-anak, lanjutnya, kepolisian akan memanggil pihak orang tua agar nantinya bisa dilakukan pengawasan.

Sebelumnya, hampir sebagian besar aksi di sejumlah daerah berakhir bentrokan antara massa, yang didominasi mahasiswa dan pelajar, dengan aparat kepolisian.

Biang aksi massa di sejumlah kota besar di Indonesia itu dipicu pengesahan omnibuslaw UU Ciptaker dalam rapat paripurna DPR pada Senin sore, 5 Oktober 2020. Rapat paripurna itu sendiri dipercepat dari semula dijadwalkan digelar pada 8 Oktober 2020.

(khr, rzr/bac)


[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK