Satgas Klaim 14 Daerah Gelar Pilkada Tanpa Zona Merah

CNN Indonesia | Senin, 12/10/2020 18:34 WIB
Ketua Satgas Covid Doni Monardo mengklaim ada 14 daerah yang menggelar pilkada tanpa zona merah penyebaran covid-19. Ketua Satgas Covid-19 Doni Monardo. (Foto: CNN Indonesia/ Feri Agus Setyawan)
Jakarta, CNN Indonesia --

Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo menyatakan ada 14 provinsi yang menggelar Pilkada Serentak 2020 tanpa zona merah atau risiko tinggi penularan covid-19.

Menurut Doni, hal ini menunjukkan bahwa klaster pandemi covid-19 bukan muncul karena pilkada melainkan pelanggaran protokol kesehatan.

"Ada 14 provinsi yang ada kegiatan pilkada namun tanpa zona merah. Di sini dapat kita simpulkan masalahnya bukan ada atau tidak ada pilkada tapi lebih ke disiplin pakai masker, jaga jarak, menghindari kerumunan, dan cuci tangan," ujar Doni dalam konferensi pers melalui akun Youtube Sekretariat Presiden, Senin (12/10).


Doni menyebut, Sulawesi Selatan sempat masuk provinsi tanpa zona merah. Namun dari data terbaru ternyata ada satu kabupaten/kota di Sulawesi Selatan yang masuk zona risiko penularan tertinggi itu.

Dari paparan data per 12 Oktober 2020 yang disampaikan Doni, 14 provinsi yang menggelar pilkada tanpa zona merah yakni:

1. Sulawesi Utara: Pilgub dan 7 Pilwali/Pilbup
2. Sulawesi Tengah: Pilgub
3. Sulawesi Barat: 4 Pilbup
4. Nusa Tenggara Barat: 7 Pilwali/Pilbup
5. Maluku Utara: 8 Pilwali/Pilbup
6. Lampung: 8 Pilwali/Pilbup
7. Kepulauan Riau: Pilgub
8. Bangka Belitung: 4 Pilwali/Pilbup
9. Kalimantan Utara: Pilgub
10. Kalimantan Tengah: Pilgub
11. Kalimantan Barat: 7 Pilwali/Pilbup
12. Jawa Timur: 19 Pilwali/Pilbup
13. Gorontalo: 3 Pilwali/Pilbup
14. Bengkulu: Pilbup

Doni mengingatkan pentingnya berhati-hati terhadap timbulnya klaster pilkada. Ia juga menyampaikan arahan Presiden Joko Widodo terkait potensi klaster libur panjang pada akhir Oktober ini.

Kepala BNPB ini menuturkan pentingnya mematuhi protokol kesehatan agar tidak muncul berbagai klaster baru tersebut.

"Bapak presiden mengatakan beberapa waktu sebelum ada libur panjang harus saling mengingatkan sehingga kita semua bisa mengambil langkah tepat agar tidak terjadi tambahan kasus pada saat liburan," ucapnya.

Pemerintah diketahui akan tetap menggelar Pilkada Serentak 2020 pada 9 Desember mendatang. Pelaksanaan pilkada diklaim akan dilakukan dengan penegakan disiplin dan sanksi hukum terhadap pelanggar protokol kesehatan.

Rencananya ada 270 daerah yang akan mengikuti pelaksanaan pilkada. Jokowi sebelumnya berkukuh menggelar pilkada lantaran belum mengetahui kapan pandemi covid-19 akan berakhir.

(psp/pris)

[Gambas:Video CNN]