Polisi Gulung Kawat Berduri, Buruh Urung Demo di Depan Istana

Polisi membuka kawat berduri yang membatasi langkah massa buruh pendemo yang menolak omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) di depan Gedung Sapta Pesona, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (12/10).

Hal itu dilakukan saat massa buruh melakukan salat zuhur berjamaah, sekitar pukul 12.15 WIB.

Pantauan CNNIndonesia.com di lokasi, tidak ada kegiatan orasi ataupun unjuk rasa yang dilakukan saat massa aksi melakukan salat. Polisi pun terihat tidak melakukan penjagaan ketat di sekitar lokasi saat pagar berduri yang dibentangkan sudah digulung.

Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Elly Rosita Silaban mengatakan pihaknya telah bersepakat dengan kepolisian dan tidak akan memaksa masuk untuk melakukan aksi di seberang Istana Kepresidenan.

Dia menuturkan, setelah massa aksi selesai menggelar salat berjamaah, nantinya akan kembali pulang ke rumah masing-masing dengan damai. Mereka akan mengambil jalur memutar di depan Jalan Medan Merdeka Barat.

"Kami sebenarnya inginkan itu (Unjuk rasa di depan Istana). Karena kami bisa jadi tidak melakukan vandalisme atau keributan, namun kami juga tidak bisa menjamin ada massa kami yang tidak bisa dikontrol," kata Elly kepada wartawan di lokasi.

Menurut dia, serikat buruh yang dipimpinnya belajar dari kondisi-kondisi unjuk rasa sebelumnya yang berakhir ricuh. Sehingga, kata Elly, pihaknya memahami situasi keamanan yang ada.

Dia pun mengatakan siang nanti akan ada demonstrasi lain dari mahasiswa di lokasi yang sama. Sehingga, pihaknya segera membubarkan diri sebelum menyaru dengan kelompok-kelompok lain.

Sebagai informasi, aparat kepolisian melarang aksi unjuk rasa menolak UU Omnibus Law digelar di depan Istana Kepresidenan. Dalam hal ini, aksi massa itu terpusat di depan Gedung Sapta Pesona atau patung Arjuna Wiwaha--dikenal juga dengan sebutan Patung Kuda.

Berkaca dari aksi-aksi unjuk rasa sebelumnya, penolakan omnibus law di sejumlah daerah di Indonesia sejak undang-undang itu disahkan dalam rapat paripurna DPR pada Senin sore (5/10) berakhir ricuh.

Pada 5-7 Oktober 2020, kepolisian berhasil menyekat massa aksi sehingga tidak melakukan unjuk rasa di kawasan ibu kota RI tersebut. Namun, pada Kamis (8/10), massa tak terbendung dan berupaya mendekati Istana Kepresidenan--setidaknya dari dua arah yakni dari arah kawasan Simpang Harmoni dan dari arah Thamrin.

Aksi pada Kamis itu pun berakhir dengan bentrokan antara massa dengan aparat. Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sendiri saat hari itu tak berada di Jakarta karena sedang melakukan kunjungan kerja meninjau food estate di Kalimantan Tengah. Sementara itu, DPR sendiri tengah masa reses hingga 8 November nanti, namun penjagaan polisi atas kawasan komplek parlemen pun tak diperlonggar justru diperketat pada hari itu.