Nagara Institute: Ada 124 Calon Terkait Dinasti di Pilkada

CNN Indonesia | Selasa, 13/10/2020 08:21 WIB
Sebanyak 124 calon kepala daerah terkait dinasti politik di Pilkada 2020 didominiasi oleh tiga partai yakni Golkar, PDIP dan Nasdem. Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa saat menuju kantor KPU Solo untuk melakukan pendaftaran Pemilihan Wali Kota (Pilwakot) 2020 di Solo, Jawa Tengah, Jumat (4/9/2020). (ANTARA FOTO/MOHAMMAD AYUDHA)
Jakarta, CNN Indonesia --

Nagara Institute menyampaikan ada 124 calon kepala daerah peserta Pilkada Serentak 2020 yang termasuk bagian dinasti politik. Golkar, PDIP dan Nasdem merupakan partai politik yang paling banyak mengusung calon kepala daerah dari dinasti politik.

"Muncul 124 kandidat tersebut [dinasti politik]. Data yang kemudian kita munculkan ini orang-orang yang sudah dipastikan akan berkontestasi di Pilkada 2020," kata peneliti Nagara Institute, Febriansyah Ramadhan melalui konferensi video, Senin (12/10).

Rinciannya, sebanyak 57 kandidat adalah calon bupati, 30 calon wakil bupati, 20 calon walikota, 8 calon wakil walikota, 5 calon gubernur dan 4 calon wakil gubernur.


Jika diklasifikasikan berdasarkan gender, terdapat 67 kandidat laki-laki dan 57 kandidat perempuan. Dari seluruh kandidat perempuan, 29 orang di antaranya adalah istri kepala daerah sebelumnya.

Dari 124 kandidat dinasti politik, 102 orang di antaranya tidak pernah menjabat sebagai kepala daerah. Sedangkan 22 orang merupakan petahana yang mencalonkan diri kembali.

Nagara Institute juga menjabarkan partai paling banyak mengusung calon kepala daerah dinasti politik. Paling tinggi adalah Golkar dengan 12,9 persen, lalu PDIP dengan 12,4 persen dan Nasdem dengan 10,1 persen.

Jika dihitung berdasarkan parpol yang paling banyak mengusung calon kepala daerah non-kader, Nasdem menempati posisi pertama dengan 13,1 persen, PDIP 11,7 persen dan Hanura 9,7 persen.

Dinasti Politik Naik Terus

Jika dibandingkan dengan pilkada sebelumnya, Nagara Institute menemukan jumlah kandidat dinasti politik terus meningkat, terlebih setelah putusan MK 33/PUU-XIII/2015 yang menghalalkan dinasti politik.

Pada 2005-2014 terdapat 59 kandidat dinasti politik. Setelah putusan MK keluar di tahun 2015, angka dinasti politik pada Pilkada 2015, 2017, 2018 naik menjadi 86 orang kandidat.

Dari hasil riset tersebut, Nagara Institute menyimpulkan partai politik belum berhasil melakukan fungsi rekrutmen dalam pemilihan umum, khususnya pada praktek Pilkada 2020.

"Kami buktikan pemilihan yang disampaikan kepada rakyat itu pilkada berjenjang. Pertama dipilih partai, baru rakyat disajikan hasil pilihan partai. Jadi ada pemilihan pertama," kata Febri.

Ia juga menyebut dinasti politik adalah masalah turunan dari oligarki. Sehingga pihaknya mendorong pemerintah hanya mengizinkan partai mengusung kadernya yang sudah bergabung paling sedikit 5 tahun melalui revisi UU Partai Politik.

(fey/pmg)

[Gambas:Video CNN]