Bantah Polisi, Rusuh Tolak Omnibus di Sumenep karena Penyusup

Massa aksi di Sumenep, Jawa Timur membantah pemicu ricuh demo menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja berasal dari kelompok pedemo mahasiswa.

Aksi demo mahasiswa di depan gedung DPRD, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, Senin (12/10) kemarin diketahui berujung ricuh. Pedemo kecewa karena tak satu pun anggota dewan yang menemui massa dalam aksi tersebut.

Koordinator aksi, Moh Fauzi memastikan massa demo di bawah komandonya berjalan tertib dan kondusif. Kericuhan kata dia, justru berawal dari lemparan batu yang diduga oknum penyusup di massa demo.

"Tindakan represif polisi yang mengatakan bermula dari mahasiswa, itu tidak benar. Kami ada videonya. Dia bukan massa aksi, dia bukan bagian dari kami," ungkap Fauzi dalam rilisnya, Selasa (13/10).

Polisi sebelumnya menyebut kericuhan itu berawal dari peserta demo yang diduga melempar batu di tengah aksi massa. Pedemo yang diduga menjadi dalang kerusuhan aksi tersebut pun telah ditangkap.

Fauzi menuturkan, sebelum bentrok tersebut pihaknya telah melobi kepolisian dan TNI untuk masuk ke kantor DPRD, namun tak dipenuhi. Ia mengaku pihaknya ingin memastikan anggota dewan tengah kunjungan kerja sehingga tak dapat menemui massa aksi tolak UU Ciptaker di depan gedung DPRD.

"Bahkan kami sudah melakukan komunikasi dengan Kapolres dan Dandim 0827/Sumenep untuk tertib masuk ke kantor dewan. Tapi pihak kepolisian tidak konsisten dengan itu, sehingga teman-teman menunggu. Tapi ternyata ada penyusup hingga demo ricuh," terangnya.

Fauzi menyebut ada sekitar tujuh mahasiswa yang diamankan polisi. Sementara dua orang lainnya, yakni Ketua PMII dan GMNI Sumenep dibawa ke rumah sakit.

"Ada lumayan banyak massa aksi yang diamankan oleh polisi. Ada yang beberapa sudah lepas, ada juga yang sudah dibawa ke Polres," paparnya.

Fauzi menyayangkan sikap anggota dewan yang enggan menemui massa aksi hingga menimbulkan kericuhan. Menurutnya, surat yang dilayangkan DPRD Sumenep menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja sekadar menyampaikan aspirasi mahasiswa.

"Sampai saat ini DPRD Sumenep belum menolak UU Omnibus Law. Surat yang dilayangkan DPRD Sumenep itu hanya menyampaikan aspirasi dari teman-teman yang aksi kemarin," timpalnya.

Terpisah, Kapolres Sumenep AKBP Darman membantah jika penyebab kericuhan bermula dari penyusup massa aksi. Sebab, ada salah seorang mahasiswa melempar batu kepada aparat kepolisian yang tengah mengamankan jalannya aksi.

"Mereka kita amankan karena ada yang terlibat melempar batu. Kami juga sempat menghindar, karena yang dibilang menyampaikan aspirasi jangan sampai anarkis. Mereka sebenarnya sudah tahu anggota dewan tidak ada, cuma kan maksa masuk risikonya cukup tinggi," tuturnya.

Darman memastikan akan memeriksa para mahasiswa yang ikut aksi demo tersebut usai menjalani rapid test.

Sementara terkait lobi-lobi untuk masuk ke gedung DPRD, Darman menilai hal itu sekadar alibi.

Menurut Darman, pihaknya mengizinkan jika hanya perwakilan mahasiswa yang masuk dan menemui anggota dewan.

"Dari hasil keputusan kami dan Pak Dandim, perwakilan lima orang yang boleh masuk ke kantor dewan cukup, tapi kalau mereka mau masuk semua, itu bukan kantor saya masalahnya. Itu tidak benar," ungkapnya.

Sebagai informasi, demo penolakan omnibus law UU Ciptaker berlangsung di sejumlah daerah di Indonesia sejak undang-undang itu disahkan dalam rapat paripurna DPR pada Senin sore (5/10). Pada 5-7 Oktober 2020, Polri berhasil menyekat massa aksi sehingga tidak melakukan unjuk rasa yang digawangi sebagian besar oleh massa buruh dan mahasiswa di kawasan ibu kota RI tersebut. Namun, pada Kamis (8/10), massa tak terbendung dan berupaya mendekati Istana Kepresidenan--setidaknya lewat dua arah yakni dari kawasan Simpang Harmoni dan Thamrin.

Aksi menolak omnibus law UU Ciptaker diketahui terus berlangsung saban harinya di sejumlah daerah di Indonesia, termasuk massa buruh yang kembali mencoba mendekati Istana Kepresidenan kemarin. Namun, mereka hanya diberi ruang menyampaikan pendapat sampai titik Patung Arjuna Wiwaha atau Patung Kuda, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat saja. Hari ini pun ada lagi aksi massa tolak omnibus law UU Ciptaker di Jakarta yang dilakukan aliansi PA 212 dkk. Namun, langkah mereka sejauh ini dibatasi polisi hanya boleh berunjuk rasa di titik Patung Kuda saja.