PDI-P Nilai Sumbar Tak Dikuasai karena Peta Politik Pusat

CNN Indonesia | Rabu, 14/10/2020 02:00 WIB
Ketua DPD PDI-P Sumbar Alex Indra Lukman menilai peta perpolitikan di Sumbar tak bisa dilepaskan dari pertarungan elit di level nasional. Ketua DPD PDI-P Sumbar Alex Indra Lukman menilai peta perpolitikan di Sumbar tak bisa dilepaskan dari pertarungan elit di level nasional. Ilustrasi. (Andika Wahyu).
Padang, CNN Indonesia --

PDI-P Sumatera Barat (Sumbar) menanggapi hasil survei Spektrum Politika tentang persepsi masyarakat di provinsi itu terhadap partai tersebut. Sebelumnya, lembaga survei tersebut mengumumkan tujuh penyebab PDI-P tidak mampu menguasai Sumbar.

Menurut Ketua DPD PDI-P Sumbar Alex Indra Lukman, ketidakmampuan partainya untuk menguasai Sumbar dipengaruhi oleh peta perpolitikan di pusat. Ia menjelaskan dinamika wacana perpolitikan di Sumbar tak bisa dilepaskan dari pertarungan gagasan para elit di level nasional. Bandul preferensi pilihan politik urang awak bergeser seiring polarisasi elit di antara kubu yang berhadap-hadapan.

"Politik urang awak tidak lokal. Dalam wacana politik, bingkai wacana orang Minang itu berada dalam konstelasi nasional. Oleh karena itu, peta perpolitikan di pusat berpengaruh besar terhadap pilihan politik orang Minang," ujar Alex, Selasa (13/10).


Survei Spektrum Politika mengungkap tujuh faktor yang mengakibatkan PDI-P tak mendapatkan dukungan maksimal di Sumbar. Pertama, lemahnya komunikasi politik elite PDI-P. Kedua, lemahnya figur di PDI-P di Sumbar. Ketiga, aktivitas politik PDI-P tak sesuai dengan keyakinan politik masyarakat.

Keempat, arogansi elite PDI-P di pusat. Kelima, dominasi elite PDI-P di pemerintah. Keenam, gagasan, sikap, dan perilaku elite PDI-P di tingkat pusat yang bermasalah. Ketujuh, menghargai pluralisme, tetapi mengabaikan Islam.

Menurut Alex, dialektika politik orang Minang sejak sebelum kemerdekaan hingga kini telah membuktikan premis preferensi politik orang Minang bergantung pada elit di pusat.

"Kerasnya pertarungan kubu Islam dengan kaum nasionalis di Pemilu 1955 terlihat jelas di Provinsi Sumatera Tengah yang di dalamnya terdapat Sumatera Barat saat ini. Pertarungan itu terus berlanjut hingga pemilu setelah reformasi 1998. Pemenang Pemilu di Sumbar ini selalu berganti setiap pemilunya," tuturnya.

Pada periode 1955, kata Alex, pertarungan ideologi parpol-parpol di Indonesia, yaitu nasionalis, komunis, dan Islam, bahkan merasuk jauh dalam kehidupan masyarakat Minang. Ia mengatakan bahwa sejarah mencatat perbedaan ideologi itu terjadi hingga tingkat keluarga. Antara ayah, ibu dan anak serta mamak (paman) dalam satu kaum sering terjadi perbedaan pilihan politik.

"Membingkai ketidaktertarikan masyarakat Minang di masa sekarang pada PDI Perjuangan dengan mengabaikan historis sosiologis masyarakat itu sendiri tentunya suatu hal yang kurang lengkap," ucap Alex.

Spektrum Politika melakukan survei itu pada 10-15 September 2020 di 19 daerah di Sumbar. Mereka mewawancarai 1.220 responden sampel yang mereka ambil secara bertingkat (multistage random sampling).

"Margin of error dari sampel tersebut 2,9 persen. Untuk menjaga kualitas survei ini, quality control juga dilakukan dengan cara menelpon ulang responden untuk mengkonfirmasi jawaban mereka sebelumnya," ucap Andri.

Spektrum Politika mengadakan survei itu untuk mencari tahu faktor di balik rendahnya perolehan suara PDI-P di Sumbar pada Pemilu 2019, yang mengakibatkan tak ada kadernya dari provinsi ini di DPR. Padahal, pada periode sebelumnya PDI-P punya dua wakil dari Sumbar di DPR.

(adb/sfr)

[Gambas:Video CNN]