Kala Kabinet Jokowi Berguyon dengan Pandemi Covid-19

Turut pula menjadi catatan, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sempat mengungkap kekhawatiran karena Indonesia belum melaporkan satu pun kasus ketika sejumlah negara tetangga seperti Singapura, Thailand, Vietnam, Malaysia, dan Kamboja telah melaporkan.

Berbagai keraguan dari para ahli sejumlah negara juga ditepis. Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto bahkan sempat menantang peneliti Universitas Harvard untuk membuktikan langsung keberadaan virus covid-19 di Indonesia.

Bukannya bersiap menghadapi risiko penanganan covid-19, pemerintah saat itu memilih memberikan diskon tiket pesawat ke 10 destinasi pariwisata bagi wisatawan domestik.

Pemerintah juga mengucurkan Rp72 miliar untuk promosi pariwisata, termasuk bagi influencer yang belakangan diklaim untuk pengenalan destinasi wisata. Langkah ini pun dikritik banyak pihak.

Tak berselang lama, kasus baru covid-19 ditemukan pertama kali dari dua warga Depok, Jawa Barat. Jokowi saat itu mengumumkan langsung kepada publik didampingi Terawan di Istana Kepresidenan, Jakarta. Sejak saat itu kasus covid-19 terus bertambah.

Foto: ANTARA FOTO/RAISAN AL FARISI Petugas memeriksa suhu tubuh pengunjung yang akan menonton film di salah satu bioskop di Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (9/10/2020). (ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/pras)

Respons awal yang cenderung menyepelekan, menjadi kian buruk ketika pemerintah mulai mengambil sejumlah kebijakan yang terkesan serbatanggung.

Mulai dari penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) soal covid-19, pelibatan TNI, wacana darurat sipil, kampanye New Normal, hingga penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai pengganti lockdown.

Jokowi sejak awal memang enggan menerapkan lockdown atau karantina wilayah serupa negara lain.

Mantan wali kota Solo itu meminta daerah menerapkan mini lockdown atau Pembatasan Sosial Berskala Mikro alih-alih PSBB seluruhnya karena dapat merugikan masyarakat.

Menurut Windhu, pembatasan mikro seperti yang diinginkan Jokowi mestinya dapat menjadi satu alternatif untuk menekan penularan covid-19. Sejumlah wilayah sendiri telah menerapkan pembatasan mikro atau terbatas yang berjenjang mulai dari tingkat RT/RW, kabupaten, kecamatan, hingga provinsi.

Sejumlah provinsi diketahui juga menerapkan PSBB seluruhnya di awal pandemi. Bahkan DKI sempat kembali menerapkan PSBB total pada September lalu.

Namun seiring pelonggaran yang digaungkan pemerintah, penerapan PSBB akhirnya tak berpengaruh signifikan menekan lonjakan kasus.

"PSBB itu salah satu upaya untuk membatasi pergerakan. Bisa diterapkan tapi harus betul-betul terjaga. Jangan seperti sekarang semua serba tanggung," katanya.

Kebijakan serba tanggung juga terlihat dari sikap Jokowi yang berkukuh menggelar Pilkada Serentak 2020 pada 9 Desember mendatang. Jokowi beralasan pilkada harus tetap digelar karena tak tahu kapan pandemi berakhir.

Mantan gubernur DKI itu bahkan menjadikan contoh sejumlah negara di dunia yang tetap menggelar pemilu di tengah pandemi seperti Singapura, Jerman, Perancis, dan Korea Selatan.

Namun menurut Windhu, pelaksanaan pilkada di Indonesia tak bisa dibandingkan dengan sejumlah negara tersebut karena masih sangat berisiko. Selain mekanisme pelaksanaan yang rawan penularan, banyak peserta pilkada yang tak patuh pada protokol kesehatan.

Pada masa pendaftaran lalu, banyak pasangan calon yang ikut arak-arakan bersama para pendukung hingga menimbulkan kerumunan. Sejumlah calon juga dinyatakan positif covid-19.

"Sebaiknya memang ditunda dulu sampai sudah ada tren penurunan kasus setelah mencapai puncak. Sekarang aja kita belum mencapai puncak," ujarnya.

Pandemi covid-19 di Indonesia bisa dibilang mencapai puncak apabila kasus telah mencapai titik tertinggi dan kemudian melandai. Namun hingga saat ini kasus covid-19 masih terus naik dan tak diketahui waktu puncaknya.