Genap Satu Tahun, Puan Minta Jokowi-Ma'ruf Kerja Lebih Keras

Ketua DPR RI, Puan Maharani mengingatkan Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin untuk lebih berusaha keras dalam menjalankan pemerintahan sebagai presiden dan wakil presiden. Puan bicara demikian berkenaan dengan masa kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf yang telah genap satu tahun.

Puan mengamini bahwa awal kepemimpinannya pada periode kedua ini, Jokowi dipaksa harus menghadapi situasi yang tidak terduga yaitu pandemi virus corona (Covid-19). Namun, menurut Puan, hal ini justru harus membuat pemerintah berusaha lebih keras.

"Perlu usaha lebih keras dari pemerintah, tidak boleh ada yang beranggapan periode kedua bisa berjalan seperti biasa," kata Puan lewat siaran pers, Selasa (20/10).

Puan mengakui telah ada banyak tantangan dalam satu tahun kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf. Terutama pandemi virus corona yang berdampak buruk pada banyak sektor.

Bukan hanya kesehatan tetapi juga pada bidang sosial, dan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah ke depan mesti berusaha lebih keras dalam menghadapi tantangan ini.

Puan yakin apa yang dilakukan pemerintah saat ini akan menentukan Indonesia hingga 50 tahun ke depan. Dia juga meminta agar pemerintah bisa menentukan prioritas dan fokus utama dalam setiap kebijakan.

Puan memastikan DPR RI akan menjalankan fungsi pengawasan, legislasi, dan anggaran agar kebijakan pemerintah dapat benar-benar bermanfaat untuk masyarakat.

"Pemerintah harus berani membuat terobosan-terobosan sesuai dengan prioritasnya di kondisi yang tidak biasa ini agar target pemulihan ekonomi nasional terealisasi dengan selalu memperhatikan dampak kesehatan dan sosial dari masyarakat," kata dia.

Lanjut Pilkada

Di kesempatan berbeda, Puan menyatakan bahwa Pilkada 2020 tetap harus dilanjutkan meski pandemi virus corona belum berakhir. Pernyataannya tidak sejalan dengan sejumlah aktivis pemilu yang mendesak agar pilkada ditunda.

"Dengan bangsa kita saat ini yang tengah berjuang melawan pandemi covid-19, maka sebenarnya pilkada serentak 2020 akan menjadi lebih penting lagi untuk segera dilaksanakan," kata Puan dalam webinar 'Peluang perempuan dalam pilkada serentak 2020', Selasa (20/10).

Puan menjelaskan bahwa masyarakat butuh pemimpin atau kepala daerah di tengah pandemi virus corona seperti saat ini. Jalan keluarnya yakni dengan Pilkada 2020 yang mana memunculkan pemimpin daerah baru.

Figur kepala daerah menjadi sangat krusial, sedangkan pelaksana tugas (plt) bukan solusi terbaik. Plt tidak memiliki wewenang penuh dalam mengambil keputusan pemerintahan.

Bahkan menurut Puan, plt juga dapat mengakibatkan kinerja pemerintah daerah lebih lambat dalam menangani pandemi.