Massa Buruh Kecewa Cuma Ditemui KSP Bukan Jokowi Langsung

Perwakilan massa buruh yang menggelar demo menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja di Kawasan Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta kecewa lantaran Presiden Joko Widodo tak bisa ditemui. Mereka hanya ditemui perwakilan Kantor Staf Presiden (KSP) di Istana.

Padahal, dalam aksinya kali ini, buruh berharap ditemui Jokowi untuk menyampaikan langsung tuntutan terkait Omnibus Law Ciptaker yang merugikan buruh.

"Kami itu berharap untuk diterima Presiden. Kan semua juga kalau Presiden mendengarkan bisa langsung kan," ujar perwakilan organisasi buruh afiliasi SPSI, Arif Minardi kepada wartawan, Kamis (22/10).

"Kalau masalah puas jelas kami tidak puas. Tetapi bagi kami apapun itu mau diterima siapapun kami sampaikan saja aspirasi bahwa kita tetap aksi sesuai situasi," sambungnya.

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, sekitar pukul 15.00 WIB, Arif bersama enam perwakilan massa buruh lain hanya ditemui perwakilan dari Kantor Staf Presiden (KSP). Dalam pertemuan itu, Arif menyerahkan surat penolakannya terhadap UU Ciptaker kepada Presiden.

Dalam surat itu, dia menilai pengesahan UU Ciptaker cacat hukum karena menyalahi prosedur saat pembahasan hingga disahkan oleh DPR. Ia meminta Jokowi segera menerbitkan perppu agar Omnibus Law UU Cipta Kerja tak diberlakukan.

"Jadi kami ke sana (Istana) memberikan surat kepada Presiden lewat KSP, diterima oleh Deputi KSP namanya Pak Jori didampingi oleh Kapolda dan Pangdam," kata dia.

"Isi suratnya permintaan kepada Presiden untuk membatalkan UU Cipta Kerja melalui Perppu," imbuh Arif.

Massa buruh yang menggelar demo menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja kecewa hanya ditemui pegawai KSP saat datang ke Istana (CNN Indonesia/ Bisma Septalisma)

Arif menegaskan bahwa buruh akan terus menggelar aksi penolakan terhadap UU Ciptaker hingga pemerintah menerbitkan perppu pencabutan UU tersebut.

Kendati hingga kini aspirasi buruh belum didengar pemerintah, dia menilai aksi unjuk rasa lebih efektif ketimbang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Toh, lanjut dia, pemerintah beberapa kali sempat merespons sejumlah aksi buruh dan mahasiswa sebelumnya.

"Makanya kita pakai aksi-aksi saja. Kami mudah-mudahan presiden mendengarkan. Kan faktanya kalau ada aksi baru mereka mengatakan ini ada, ini ada, walaupun dokumennya belum ada," kata dia.