Waspada Positif Corona Klaster Liburan dan 'Kado' Tiket Murah

Wanti-wanti berkenaan dengan libur dan cuti bersama pada 28 hingga 30 Oktober berulang kali disampaikan pemerintah agar tak berdampak pada peningkatan penularan virus corona (Covid-19).

"Ini perlu kita bicarakan, agar kegiatan libur panjang dan cuti bersama jangan sampai berdampak kenaikan kasus Covid," kata Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Senin (19/10).

Jokowi tak ingin kejadian pada beberapa bulan lalu, saat libur panjang juga terjadi di akhir pekan berimbas pada peningkatan jumlah positif Covid-19 di beberapa daerah karena warga memutuskan berlibur atau pulang kampung. Tak hanya Jokowi, kewaspadaan terkait libur panjang dan risiko peningkatan jumlah penularan Covid-19 juga diungkap sejumlah kepala daerah.

Demi menerjemahkan kekhawatiran Jokowi tersebut pun, Menhub Budi Karya Sumadi merumuskan sejumlah langkah antisipasi untuk mengurangi lonjakan penyebaran Covid-19 akibat libur panjang ini. Salah satunya koordinasi dengan operator transportasi agar mereka konsisten menerapkan protokol kesehatan mulai dari awal keberangkatan, saat perjalanan, hingga sampai di tujuan.

Akan tetapi, pada saat yang sama, pemerintah juga menelurkan kebijakan baru yakni subsidi atau stimulus bantuan berupa subsidi harga tiket pesawat bagi calon penumpang yang akan melakukan penerbangan domestik terhitung 23 Oktober-31 Desember 2020.

Artinya, warga bisa menikmati terbang murah untuk 13 destinasi pada masa libur panjang pekan terakhir Oktober ini. Pada satu sisi, stimulus tiket murah itu pun kontradiksi dengan imbauan pemerintah agar tak berlibur keluar kota di masa libur panjang ini.

Saat dimintakan pendapatnya, pengamat kebijakan publik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Satria Aji Imawan menilai dalam mencegah penularan Covid-19 pemerintah hanya mampu mengingatkan masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Artinya, kata dia, untuk hal lain seolah lepas tangan dan menyerahkan nasib kesehatan sepenuhnya kepada masyarakat.

"Di sini masyarakat hanya diingatkan untuk protokol dan jaga diri sendiri tanpa ada sanksi-sanksi dan sebagainya," kata Aji dalam perbincangan via aplikasi pesan, Jumat (23/10).

Aji melihat kebijakan pemerintah pusat ini tak lepas dari kondisi pertumbuhan ekonomi. Apalagi baru-baru ini Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumumkan risiko Indonesia akan resesi. Di lain sisi, tiba-tiba pemerintah menggenjot pelaksanaan vaksinasi Covid-19 pada November mendatang.

"Sepertinya pemerintah sadar sudah lose economy dan lose health. Sehingga yang berniat dipulihkan adalah ekonomi, sementara health dimainkan dengan narasi bahwa vaksin sudah keluar dan siap untuk didistribusikan padahal belum disetujui oleh WHO dan belum pula lolos klinis," kata peneliti Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM tersebut.

Tak heran, ia pun tak memungkiri atas pandangan bahwa pemerintah mulai angkat tangan terhadap penanganan pandemi dan lebih fokus kepada kebangkitan ekonomi. Itu, sambungnya, bisa dilihat dari kebijakan saat pemberlakuan cuti bersama atau libur panjang pekan ini termasuk lewat pemberian subsidi harga tiket pesawat.

"Yang jika dikorelasikan dengan long weekend maka sektor pariwisata sebagai target, yang juga menjadi salah satu sektor yang parah dampaknya," kata dia.

"Sepertinya untuk long weekend ke depan, relaksasi akan diberlakukan. Tidak penegakan. Indikasi pertama operasi disiplin protokol sudah jarang," kata dia.

Kemudian bila melihat betapa gencarnya rencana vaksinasi akhir tahun ini, bahkan disebutkan November sudah mulai dilakukan, Aji melihat itu akan membuat fokus pemerintah akan beralih ke penyebaran vaksin bukan lagi pengetesan dan pelacakan (testing and tracing).

"Indikasi kedua adanya rencana vaksinasi di akhir tahun atau awal Januari membuat anggaran beralih ke vaksin bukan testing sehingga penegakan disiplin protokol kesehatan dilonggarkan," lanjutnya.

Warga membludak saat liburan Hari Raya Galungan di Pantai Sanur, Denpasar, Bali, Kamis (17/9/2020). (ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo)

Keberatan atas Tiket Murah pada Libur Panjang

Sementara itu Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman mengatakan seharusnya pemerintah memberi kebijakan subsidi tiket pesawat tak berbarengan dengan libur panjang mendatang. Itu, kata dia, justru memicu pergerakan orang bepergian keluar kota.

"Seharusnya tidak ada. Kan mau dibatasi mobilitas yang jauhnya. Selain juga meningkatkan potensi pergerakan orang pembawa virus," kata dia.

Seharusnya untuk menekan penularan, sambil menunggu ketersediaan vaksin atau obat, pemerintah mestinya fokus meminimalisasi mobilisasi masyarakat ke luar daerah. Pemerintah pusat juga seharusnya mendukung pemerintah daerah guna memberlakukan kebijakan-kebijakan pencegahan penularan Covid-19, misal terkait larangan ke luar kota.

"Artinya Pemda didukung kebijakan pusat meminimalisir pergerakan yang di luar zona dia tinggal," katanya.

Jika hanya sebatas imbauan tanpa aturan mengikat, ia melihat tak akan berpengaruh signifikan pada upaya menekan Covid-19 di Indonesia.

"Jadi harus komprehensif penanganan pandemi ini harus komprehensif dan harus ada rencana jelas, karena tidak bisa sifatnya hanya responsif dan tidak memiliki target pengendalian. Semua kebijakan apapun mengacu pada pengendalian pandemi. Ini yang harus diperbaiki," kata dia.

Untuk diketahui, sejauh ini pemerintah masih menetapkan 28 dan 30 Oktober mendatang sebagai tanggal cuti bersama sesuai yang ditetapkan sebelumnya dalam Keputusan Presiden nomor 17 tahun 2020 tentang cuti bersama pegawai Aparatur Sipil Negara. Dua cuti bersama itu mengapit tanggal merah, Kamis (29/10) yang memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Artinya, sejak Rabu pekan ini, para pegawai yang tak diatur masuk kerja bisa merasakan libur hingga akhir pekan, Minggu (1/11).

Sejumlah pengendara motor melintas dengan latar belakang pesawat komersial yang akan lepas landas di Bandara Adi Soemarmo, Boyolali, Jawa Tengah, Rabu (16/9/2020). (ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho)

Atas rencana libur panjang tersebut, selain tiket murah pesawat, PT KAI menyatakan akan menambah perjalanan kereta jarak jauh. VP Public Relations KAI Joni Martinus merinci jumlah perjalanan KA Jarak Jauh pada periode 27 Oktober sampai 1 November 2020 mencapai 505 perjalanan KA, atau naik 13 persen dibandingkan pada 20 Oktober-25 Oktober yakni 448 KA. Kemudian, Polri pun menerapkan skema rencana untuk menghadapi lonjakan arus kendaraan di masa libur panjang, terutama yang keluar wilayah Jabodetabek.

"Puncak arus mudik akan dimulai sejak hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020 pukul 12.00 WIB sampai degan hari Rabu tanggal 28 Oktober pukul 24.00 WIB," ujar Kabagpenum Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan, Selasa (20/10).

Sementara itu, arus balik dari libur panjang itu diperkirakan akan terjadi pada Sabtu, 31 Oktober 2020 sejak pukul 24.00 WIB hingga Senin, 2 November 2020 pukul 08.00 WIB.

Dari sisi pemerintah sendiri, yang baru diungkap sejauh ini baik dari jajaran menteri sampai Pemda adalah baru kekhawatiran hingga imbauan agar tak terjadi lonjakan Covid-19 pascalibur panjang pekan ini.