KSP Ingatkan Penegak Hukum untuk Tindak Lanjuti Temuan TGPF

Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP), Jaleswari Pramodhawardani yang juga anggota Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Intan Jaya mengingatkan aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti temuan timnya atas kasus penembakan Pendeta Yeremia Zanambani.

Ia menuturkan, kelanjutan pengusutan hasil kerja TGPF penting dilakukan oleh aparat yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan. Tindak lanjut investigasi TGPF penting untuk memastikan proses hukum dan menjawab penantian publik. 

"Proses yang berlanjut menjadi penting. Karena masyarakat pasti akan menunggu, apa proses lanjutnya," kata Jaleswari melalui video yang diunggah di akun youtube resmi milik Polhukam RI dan diakses CNNIndonesia.com, Selasa (27/10).

Sebelumnya hasil investigasi TGPF menemukan ada dugaan keterlibatan anggota aparat dalam penembakan yang menewaskan Pendeta Yeremia Zanambani di Distrik Hitadipa, Intan Jaya, Papua.

Setelah menerima hasil TGPF pada 21 Oktober lalu, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD memastikan proses hukum bakal dilanjutkan, baik secara pidana maupun pelanggaran administratif. Karena itu ia pun meminta Polri dan Kejaksaan untuk merampungkan sesuai ketentuan hukum.

TGPF sendiri menurut Jaleswari, hanya bertugas 'membuka pintu' dan mencari titik terang untuk menemukan fakta-fakta di lapangan. Sedangkan tim ini tak memiliki kewenangan penyelidikan dan penyidikan. Sebab pro justitia (kepentingan pembuktian secara hukum) hanya bisa dikerjakan aparat penegak hukum.

"Artinya kerja kami adalah memaparkan fakta, menyodorkan fakta, mencari fakta, agar terang peristiwa, agar kita bersama-sama mengetahui bahwa duduk persoalannya seperti ini," jelas Jaleswari.

Proses selanjutnya, kata dia, bakal dilanjutkan oleh kepolisian dan pihak lain yang memang berhak melakukan penindakan hukum. Dia pun mengingatkan, proses tindak lanjut yang bakal ditempuh aparat menjadi titik krusial dan wajib dilakukan. Sebab publik, menunggu hasil peradilan yang terbuka dan transparan.

"Dan ini sangat penting karena masyarakat menunggu ini ending-nya apa, dan saya rasa ketika di awal Pak Jokowi beri arahan ke Menko Polhukam untuk bentuk TGPF itu adalah salah satu respons cepat presiden terhadap masukan masyarakat dan kebetulan yang lapor ke presiden adalah dari gereja," imbuh dia.

TGPF resmi menyerahkan hasil analisis dan temuan yang didapat berdasarkan investigasi lapangan dan wawancara sebanyak 45 orang saksi di Papua. Hasil tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Tim Investigasi Lapangan TGPF Intan Jaya, Benny Mamoto ke Menko Polhukam, Mahfud MD.