Kemdikbud Gelontorkan Rp155 Miliar untuk Asesmen Pengganti UN

Kepala Biro Perencanaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) Samsuri mengatakan Asesmen Nasional (AN) pengganti Ujian Nasional (UN) diperkirakan bakal memakan biaya sekitar Rp155 miliar.

"Untuk asesmen pembelajaran ada sekitar Rp155 miliar. Ini bukan hanya untuk asesmen kompetensi minimum saja tapi pengembangan model-model atau kajian-kajiannya," kata Samsuri melalui konferensi video, Selasa (27/10).

Dalam pelaksanaan asesmen, ia menjelaskan bakal ada pendampingan untuk sekolah dan guru serta sosialisasi yang termasuk dalam pembiayaan tersebut.

Angka ini merosot jauh dibanding anggaran untuk asesmen yang sebelumnya diajukan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim kepada Komisi X DPR RI.

Mengutip data anggaran yang dipaparkan Nadiem dalam Rapat Kerja bersama Komisi X pada September lalu, anggaran untuk Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) mencapai Rp478,4 miliar.

Untuk diketahui Asesmen Nasional terdiri dari tiga pengujian, yakni AKM dan Survei Karakter yang dilakukan kepada siswa, serta Survei Lingkungan Belajar terhadap sekolah dan guru.

Rinciannya sebanyak Rp358,2 miliar untuk AKM dan akreditasi. Kemudian Rp120,2 miliar untuk pendampingan pemerintah daerah dan tindak lanjut AKM.

Berkaca pada pelaksanaan UN tahun ajaran 2019, dana yang dikeluarkan hanya Rp211 miliar. Dana ini ditekan dari anggaran tahun sebelumnya yang mencapai Rp500 miliar.

UN kemudian dibatalkan karena kondisi pandemi Covid-19. Anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk UN digeser ke penanganan corona yang jumlahnya mencapai Rp405 miliar.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Sekretaris Jenderal Kemendikbud Ainun Naim mengatakan pelaksanaan asesmen berbeda dengan UN, lantaran bukan hanya siswa yang dijadikan target pengujian.

Meski jumlah siswa yang mengikuti asesmen lebih sedikit dibanding UN, ia mengklaim aspek yang diuji lebih komprehensif dan melibatkan kepala sekolah serta guru.

"Kita tidak [melakukan asesmen untuk] evaluasi siswa, yang evaluasi siswa itu guru," ujarnya.

"Kami lakukan [asesmen untuk] evaluasi kepada kepala sekolah dan tentu daerah sehingga apa yang kita lihat lebih komprehensif," lanjutnya.

Ainun menyampaikan pihaknya sudah mulai menyosialisasikan asesmen ke pihak-pihak terkait. Ia menyebut Kemendikbud juga bakal segera mengumumkan jadwal asesmen nasional secara resmi.

Sebelumnya Ketua Bidang Pendidikan Nahdlatul Ulama (NU) Circle, Ahmad Rizali menyebut sosialisasi Kemendikbud terhadap konsep asesmen nasional masih minim.

Menurutnya, konsep dan gambaran rinci dari asesmen belum banyak dipahami di lingkungan pemerhati pendidikan.

Ia juga mengklaim hal serupa dialami guru dan siswa di lapangan. Masih banyak yang tak tahu detail perbedaan antara UN dan Asesmen Nasional dan kapan akan dilaksanakan.

Padahal dengan wacana pelaksanaan yang tinggal beberapa bulan, ia menilai seharusnya masyarakat sudah paham setidaknya dengan konsep baru dari pengganti UN ini.

Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Kemendikbud Samto sebelumnya mengatakan asesmen nasional rencananya akan digelar Maret atau April 2021 untuk jenjang pendidikan menengah dan Juli untuk pendidikan dasar.

Namun pelaksanaan ini dengan asumsi pandemi Covid-19 sudah terkendali. Ia menjelaskan mekanisme asesmen nasional yang dibahas pihaknya dilakukan berbasis komputer, serupa dengan UN.