Sebulan Kampanye Pilkada, Kasus Corona Naik Tinggi di Sumbar

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat kenaikan drastis kasus positif virus corona (Covid-19) selama sebulan masa kampanye Pilkada 2020 berjalan.

Berdasarkan data Bawaslu, provinsi yang mengalami lonjakan kasus signifikan yakni Sumatera Barat. Tercatat, setelah sebulan masa kampanye, jumlah kasus positif Covid-19 di Sumbar naik 1.415 kasus.

Diketahui, sebelum masa kampanye periode 17-25 September 2020, jumlah kasus di Sumbar baru 1.614 kasus. Setelah masa kampanye berjalan sebulan jumlah kasus positif di Sumbar mencapai 3.029 kasus.

Selain itu, provinsi yang mengalami lonjakan kasus positif Covid-19 usai masa kampanye yakni Sulawesi Tengah. Tercatat, setelah sebulan masa kampanye jumlah kasus positif di Sulawesi Tengah bertambah 125 kasus di Sulawesi Tengah.

Berikutnya, provinsi yang mengalami peningkatan kasus usai masa kampanye yakni Sulawesi Utara yang bertambah 113 kasus, Kalimantan Utara bertambah 45 kasus, Jambi bertambah 191 kasus, dan Bengkulu bertambah 34 kasus.

Sementara itu, Bawaslu mencatatkan ada dua provinsi yang mencatatkan penurunan kasus positif setelah masa kampanye, yakni Kepulauan Riau berkurang 16 kasus dan Kalimantan Tengah berkurang 105 kasus.

"Dalam hal jumlah pasien positif terinfeksi Covid-19, ada daerah yang mengalami kenaikan ada pula yang mengalami penurunan," kata Anggota Bawaslu Afifudin dalam keterangan tertulisnya, Selasa (27/10).

Ketua Bidang Komunikasi Publik Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Hery Trianto dalam kesempatan terpisah mengatakan Pilkada tidak terlalu mempengaruhi penambahan kasus positif Covid-19.

Berdasarkan data Satgas dari 6 September sampai 18 Oktober 2020, pihaknya mendapatkan fakta bahwa jumlah daerah berstatus zona merah yang menggelar Pilkada justru menurun.

"Zona merah ternyata menurun cukup drastis. Di tanggal 6 September, dari 45 daerah (zona merah), kemudian 18 Oktober tinggal 13 daerah," ungkap Heri.

Menurut dia hal tersebut menunjukkan bahwa faktor utama penularan Covid-19 bukan karena Pilkada. Penularan lebih disebabkan kedisiplinan dalam menjalankan protokol kesehatan.

Namun begitu, daerah-daerah yang menyelenggarakan Pilkada itu juga harus tetap mewaspadai lonjakan kasus. Sebab, menurut dia, masih banyak daerah yang menyelenggarakan Pilkada berstatus zona oranye dan kuning.

"Kita harus tetap berhati-hati di zona oranye dan kuning, karena zona hijau semakin dikit baik di daerah pilkada maupun non pilkada," ujarnya.