Ma'ruf Nilai Indonesia Saksi Konflik Dipicu Penodaan Agama

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan Indonesia telah menyaksikan konflik antar umat beragama karena berbagai alasan, termasuk penodaan agama dan kontestasi politik.

Ma'ruf berpendapat ekspresi beragama di era demokrasi terkadang memunculkan ketegangan, baik di antara umat yang berbeda agama maupun di internal agama masing-masing.

"Beberapa dekade lalu, kita telah menyaksikan konflik atau ketegangan antar umat beragama yang umumnya dipicu oleh pendirian rumah ibadah, penyiaran agama, penodaan agama, perebutan aset ekonomi, kontestasi politik, dan lain sebagainya," kata Ma'ruf dalam Rapat Koordinasi Nasional Tahun 2020 Forum Kerukunan Umat Beragama yang disiarkan akun Youtube Kemenag RI, Selasa (3/11).

Oleh karena itu, Ma'ruf berpendapat perlu ada penguatan kerukunan umat beragama. Menurutnya, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) memainkan peranan penting dalam urusan itu.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu berkata para pemuka agama yang ada di FKUB berperan menyebarluaskan moderasi agama. Para pemuka agama bisa mencegah radikalisme dan konflik antar umat dengan menyebarkan pesan damai.

"Termasuk dengan senantiasa menggunakan narasi-narasi kerukunan dalam mengkomunikasikan masing-masing ajaran agamanya, bukan narasi konflik," ujar Ma'ruf.

Ma'ruf berharap para pemuka agama di FKUB dapat menjadi jembatan strategis bagi umat untuk menggerakkan moderasi beragama.

"Baik dalam keyakinan dan pemahaman keagamaan, maupun tindakan konkret dalam melakukan pencegahan, mediasi, dan penyelesaian konflik antar umat beragama," tuturnya.

Sebelumnya, Kementerian Agama menilai Indeks Kerukunan Umat beragama (KUB) di Indonesia tinggi. Pada survei tahun 2019, Kemenag mencatat Indeks KUB Indonesia ada di angka 73,83.

Capaian itu meningkat dari tahun 2018 yang ada di angka 70,90. Dalam survei yang melibatkan 13.600 orang responden itu, Kemenag menyoroti aspek toleransi, kesetaraan, dan kerja sama di antara umat beragama.

Papua Barat jadi provinsi dengan indeks tertinggi, yakni 80,00. Sementara Aceh jadi yang paling rendah, indeks provinsi ini ada di bawah rata-rata nasional, yaitu 60,00.