Satu Tahun Jokowi, Pemerintah Klaim Angka Harapan Hidup Naik

CNN Indonesia | Rabu, 21/10/2020 04:10 WIB
Pemerintah ingin terus meningkatkan aspek harapan hidup dan meningkatkan kualitas generasi muda. Ilustrasi anak-anak bermain bersama (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia --

Kantor Staf Presiden (KSP) menyatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) semakin membaik dalam satu tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Salah satunya mengenai peningkatan tingkat harapan hidup.

Dalam laporan tahunan KSP, bayi yang lahir pada 2019 memiliki harapan hidup 0,56 tahun lebih lama dibanding mereka yang lahir pada 2015.

Usia harapan hidup pada 2015 disebut kisaran usia 70,78 tahun. Angka ini terus bertambah setiap tahun.


Pada 2016 usia harapan hidup meningkat hingga 70,90 tahun, pada 2017 naik menjadi 71,06 tahun. Kembali meningkat pada 2018, yakni 71,20 tahun, dan pada 2019 berkisar 71,34 tahun.

"Kualitas manusia Indonesia (Indeks Pembangunan Manusia) dari tahun ke tahun mencatatkan pertumbuhan yang kian membaik," mengutip laporan tahunan KSP.

KSP juga menyebut jumlah kematian bayi dan ibu menurun. Begitu pula angka kasus stunting yang terus menurun sejak empat tahun terakhir.

Stunting menurun dari 37,2 persen menjadi 27,7 persen pada 2019. Stunting sendiri, bagi pemerintah, merupakan pekerjaan rumah terbesar dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang tangguh.

Dalam hal ini, pemerintah berusaha mencegah stunting dengan melakukan pemerataan ekonomi demi mengurangi tingkat kemiskinan, dan mencegah kematian pada ibu dan bayi yang baru lahir.

"Sehingga puncak bonus demografi di Indonesia pada 2030 tidak terbuang sia-sia," mengutip laporan KSP.

Sejauh ini, KSP menyatakan pemerintah juga telah mengintegrasikan data kesehatan 48,3 juta keluarga di seluruh Indonesia.

Data ini diambil melalui pemantauan kesehatan melalui aplikasi M-Health yang diakses melalui gawai. Setiap keluarga yang terdaftar pada aplikasi ini akan mendapat notifikasi status kesehatannya melalui 12 indikator.

Upaya ini diharapkan dapat mengefektifkan langkah pencegahan penyakit.

Pengintegrasian data kesehatan diiringi dengan pengembangan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan balai kesehatan. Fasilitas laboratorium serta pengembangan industri obat juga terus dilakukan.

Pemerintah pun terus memperbaiki sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pemerintah memastikan setiap warga berhak mendapat pelayanan kesehatan lewat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Berdasarkan data BPJS Kesehatan per 31 Agustus 2020, tercatat hampir 100 juta orang menerima bantuan iuran BPJS dari APBN dan lebih dari 20 juta orang menerima bantuan iuran dari APBD.

Sedangkan peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) Badan Usaha ada hampir 40 juta, Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah ada lebih dari 20 juta, PPU Penyelenggara Negara ada hampir 20 juta, dan bukan pekerja sekitar 10 juta.

(fey/mln/bmw)


[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK