KSP soal Hasil Riset Indef: Kebijakan Tak Puaskan Semua Pihak

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Donny Gahral Adian menyatakan kebijakan yang dikeluarkan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) belum tentu bisa menyenangkan hati banyak orang. Namun, tegasnya, pemerintahan Jokowi terus berupaya bekerja maksimal untuk rakyat Indonesia.

"Sekali lagi kebijakan tidak bisa memuaskan semua pihak. Pasti ada pihak yang keberatan tidak setuju tidak puas tapi percaya pemerintah sudah bekerja maksimal. Untuk kepentingan rakyat," kata Donny kepada CNNIndonesia.com, Senin (16/11).

Donny menjawab hal tersebut saat ditanya terkait hasil riset Institute For Development of Economics and Finance (Indef). Riset terbaru lembaga itu menemukan dari total 1,22 juta percakapan di media sosial, sebanyak 49,9 persen justru mempunyai sentimen negatif terhadap pemerintah.

Salah satu contoh upaya maksimal pemerintah untuk rakyat, kata Donny, adalah dengan mengucurkan dana hingga Rp1000 triliun untuk melakukan penanggulangan terkait pandemi virus corona (Covid-19).

"Baik mengatasi Pandemi kesehatan maupun ekonomi. Bansos sudah berapa ratusan ribu yang disalurkan masker, obat obatan tenaga medis semua sudah dilakukan. Jadi kita tidak kemudian mau mengatakan bahwa presiden itu keliru," katanya.

Kendati demikian, Donny menegaskan bahwa semua lapisan masyarakat mempunyai hak untuk menyampaikan aspirasi. Sementara itu dari sisi pemerintah, kata dia, akan menerika segala bentuk masukan tersebut.

Oleh karena itu, tegasnya, hal-hal yang dilakukan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin saat ini sesuai pula dengan koridor yang berlaku.

"Benar kita terima sebagai masukan, tapi bukan berarti kemudian pemerintah melakukan sesuatu yang keliru dan melakukan menjalani. Jalur yang benar. Kalau toh masih kurang atau tidak pas itu hak masyarakat. Tapi pemimpin pemerintah sudah bekerja untuk sebaik baiknya melayani masyarakat," tutupnya.

Untuk diketahui, INDEF mengeluarkan hasil analisis berkaitan dengan Sentimen tentang Institusi, Perilaku, dan Kinerja Pemerintah termasuk Presiden Joko Widodo yang dilakukan sejak Juli hingga 13 November 2020.

Pengumpulan data yang dilakukan melalui jejaring media sosial itu telah menemukan 1,22 juta percakapan yang membahas soal kinerja Jokowi di periode pemerintahan saat ini. Dari jumlah itu, percakapan banyak membahas soal tugas, sikap, perilaku hingga kebijakan yang dilakukan Jokowi selama memerintah.

Dari total 1,22 juta percakapan, sebanyak 49,9 persen justru mempunyai sentimen negatif. Adapun topik pembicaraan yang paling banyak dibahas ialah RUU Ciptakerja, dinasti Pilkada, pandemi Covid-19, Pilkada, Pandemi, dan soal peningkatan utang negara.