Pemprov DKI soal Riuh Cabut PSBB: Kami Evaluasi

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan pihaknya bakal mengevaluasi pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Transisi jika kasus positif Covid-19 di Jakarta kembali melonjak.

"Kami akan lihat datanya, faktanya. Untuk itu kami minta sama-sama masyarakat untuk patuh, taat dan disiplin untuk melaksanakan protokol kesehatan," ujar Riza saat dihubungi, Selasa (17/11).

Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Transisi di Jakarta belakangan menjadi sorotan. Pasalnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dianggap membiarkan massa Rizieq Shihab berkerumun tanpa menerapkan protokol kesehatan.

Tak pelak, sejumlah pihak kemudian meminta agar PSBB Transisi dicabut, karena banyak pelanggaran dan tidak berjalan dengan efektif.

Namun, di sisi lain, menurut Riza, tak sedikit juga pihak-pihak yang menuntut agar Pemprov DKI kembali memperketat PSBB. Terkait hal tersebut, Riza mengatakan jika keputusan terkait PSBB tidak dapat dilakukan secara tergesa-gesa.

"Kami lihat angka, fakta, dan datanya untuk meyakinkan kami semua kebijakan apa yang harus kami ambil," tutur Riza.

"Sejauh ini angka kesembuhannya terus meningkat 92,2 persen, angka kematiannya 2,1 persen dan sebagainya," kata dia menambahkan.

Tidak hanya itu, menurut Riza kebijakan PSBB Transisi juga sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo yang perlunya mengutamakan keselamatan dan kesehatan warga.

"Itu kami dukung dan kami junjung tinggi kebijakan Pak Jokowi untuk mengutamakan kesehatan warga," paparnya.

Usai kerumunan massa Rizieq Shihab di Petamburan, Jakarta Pusat, sejumlah pihak mendesak agar PSBB Transisi dihentikan. Salah satu yang mendesak yakni Relawan Peduli Pencegahan Covid-19 Dokter Tirta.

Tirta menganggap Pemprov DKI, termasuk pemerintah pusat bersikap standar ganda lantaran tak menghentikan atau menindak kumpulan massa FPI.

Selain itu, permintaan agar PSBB Transisi di Jakarta dicabut juga datang dari Visit Wonderful Indonesia (VIWI Board) selaku himpunan 18 asosiasi industri pariwisata nasional.

Ketua VIWI Board Hariyadi Sukamdani menilai peraturan yang ditentukan pemerintah pusat dan daerah mengalami pelanggaran yang cukup banyak. PSBB transisi DKI secara de facto tidak berjalan sebagaimana mestinya.