Kurang Bukti Kasus Makar, Polri Lepas 54 Peserta Rapat MRP

CNN Indonesia | Jumat, 20/11/2020 12:08 WIB
Polisi melepas 54 peserta RDP Majelis Rakyat Papua yang sempat ditangkap lantaran kurangnya bukti dugaan makar. Ilustrasi tuntutan referendum Papua. (Foto: CNN Indonesia/Hugo Simbolon)
Jakarta, CNN Indonesia --

Polisi melepas 54 peserta rapat dengar pendapat (RDP) Majelis Rakyat Papua (MPR) yang sempat ditangkap karena diduga melakukan makar.

Penangkapan itu terjadi pada Selasa (16/11), saat kegiatan tersebut digelar di wilayah Kabupaten Merauke, Papua.

"Para peserta tersebut sudah dapat pulang dari pukul 11.00 WIT dikarenakan masih kurangnya bukti," kata Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ahmad Musthofa Kamal saat dikonfirmasi, Kamis (19/11).


Kamal menerangkan bahwa meskipun para peserta telah dipulangkan, namun aparat tetap meminta agar mereka membuat surat pernyataan untuk tidak melakukan makar.

"Langkah Kepolisian yang sempat memborgol beberapa orang termasuk anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Amatus Ndapitis dari hotel semata-mata untuk menjaga keamanan dan mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan," ucap Kamal.

Sebelumnya, Polres Merauke menyebut lebih dari 50 orang yang ditangkap di rapat MRP sudah jadi tersangka kasus makar. Namun, Kamal belum mengonfirmasi soal status tersangka itu.

Kapolres Merauke AKBP Untung Suriatna mengatakan penindakan itu mulanya dilakukan lantaran kegiatan rapat tersebut tak mengindahkan protokol kesehatan selama masa pandemi Covid-19.

Namun Saat dilakukan penindakan, beberapa anggota kedapatan mencoba untuk membuang dokumen-dokumen dalam rapat yang ternyata memuat struktur organisasi lengkap dalam rencana referendum yang dibuat.

"Mereka mau bikin yel-yel referendum merdeka. Setelah kami periksa, bukti-buktinya ada presiden mereka sekarang, ada menteri apanya," kata Untung saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (19/11).

Untung menilai bahwa tindakan tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai makar dan mengganggu keamanan negara. Oleh sebab itu, mereka dipersangkakan Pasal 104 KUHP.

Dia menilai bahwa perkumpulan tersebut berbahaya lantaran berencana mengganggu struktur pemerintahan Indonesia yang sudah ada.

"Rekam saja omongan saya, ini makar karena kita ada Presiden, ada Bupati, ada Gubernur, ada Kapolda, ada Pangdam. Kenapa mereka buat ada presiden segala, itu makar," ujar dia.

(mjjo/arh)


[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK