Tanggapi JK, Politikus PDIP Sarankan Rizieq Bikin Parpol

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hendrawan Supratikno menyarankan agar pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab membentuk sebuah partai politik (parpol).

Saran itu disampaikan Hendrawan merespons pernyataan Wakil Presiden ke-10 RI Jusuf Kalla (JK) yang sempat menyinggung 'kekosongan pemimpin yang bisa menyerap aspirasi secara luas' sebagai penyebab di balik meluasnya dukungan untuk Rizieq.

Menurutnya, inti dari pernyataan JK itu ialah agar Rizieq mengisi bagian yang kosong di peta keterwakilan dalam sistem demokrasi.

"Inti dari argumen JK, HRS [Habib Rizieq Shihab] mengisi bagian yang kosong dalam peta keterwakilan dalam sistem demokrasi, ada benarnya. Itu yang berkali-kali saya sampaikan, agar FPI mendirikan parpol," kata Hendrawan kepada CNNIndonesia.com, Minggu (22/11).

Dia menuturkan,Rizieq bisa menghuni ceruk pasar yang diwakilinya bila mendirikan parpol.Namun, Hendrawan mengatakan, berdasarkan hipotesisnya diketahui bahwa ceruk pasar yang mewakili kelompok 'ekstrem kanan' tidak terlalu besar.
Ia pun menyatakan bahwa fenomena 'outlier' tidak signifikan.

"Hipotesis saya, ceruk pasar yg mewakili 'ekstrem kanan' tidak seberapa besar. Fenomena 'outlier' di mana-mana bukan fenomena arus besar dan tidak signifikan," tutur anggota Komisi XI DPR RI itu.

Sebelumnya,JK menyinggung 'kekosongan pemimpin yang bisa menyerap aspirasi secara luas' sebagai penyebab di balik meluasnya dukungan untuk Rizieq. Bahkan,JK pun menyoroti kegaduhan yang terjadi usai kepulangan Rizieq, yang melibatkan TNI-Polri, sehingga seolah-olah negara berada dalam kondisi terguncang.

"Adanya kekosongan itu, begitu ada pemimpin yang kharismatik, katakanlah begitu, atau ada yang berani memberikan alternatif, maka orang mendukungnya," kata JK di akun YouTube PKS TV, Jumat (20/11) malam.

Berangkat dari itu, JK mewanti-wanti agar kondisi tersebut tak membawa Indonesia kembali pada era demokrasi jalanan, saat masyarakat tak lagi memiliki kepercayaan terhadap negara sehingga menentukan jalan mereka sendiri dengan berdemonstrasi.

Menurutnya, kondisi itu berpotensi menimbulkan kerugian bagi negara, seperti menghambat pembangunan ekonomi maupun pembangunan.