Sekolah Dibuka, Serikat Guru Sebut Kemendikbud Menyerah PJJ

Ikatan Guru Indonesia (IGI) menilai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sudah menyerah menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) sehingga mulai mengizinkan pembukaan sekolah atau belajar tatap muka pada Januari 2021.

"Kemdikbud gagal mengelola itu semua, kemudian menyerah. Menyerahnya dengan menyerahkan ke proses tatap muka. Lalu menyerahkan ke Pemda. Itu lagi-lagi menyerah. Angkat tangan, mengibarkan bendera putih," kata Ketua Umum IGI Muhammad Ramli Rahim dikutip dari YouTube Pendidikan VOX Point, Senin (23/11).

Ramli menyebut kegagalan Kemendikbud karena tak menyerap aspirasi para guru selama PJJ berlangsung. Salah satunya adalah permintaan menggeser tahun ajaran 2020/2021 menjadi Januari 2021.

Menurut Ramli, langkah tersebut seharusnya dilakukan agar pemerintah bisa memetakan strategi PJJ dan meningkatkan kompetensi guru tanpa terburu-buru.

Belum lagi, kata Ramli, dari survei yang dibuat Kemendikbud, terdapat sekitar 60 persen guru yang tak mampu menggunakan teknologi untuk mengajar secara daring.

"Jadi Kemdikbud bisa mengukur pembelajaran efektif di dunia maya seberapa lama. Kemudian beri tugas ke siswa berapa banyak. Seharusnya ada standar. Namun itu ternyata hanya bayangan saya, karena tidak terjadi," ujar Ramli.

Ramli juga menyayangkan kurikulum darurat baru diluncurkan pada pertengahan tahun ajaran baru, Agustus 2020. Menurutnya, pembuatan kurikulum tersebut menjadi percuma karena sekolah sudah mempersiapkan strategi pembelajaran sendiri di awal tahun ajaran.

Ia mengklaim menemukan banyak kendala di lapangan terkait PJJ selama pandemi Covid-19. Menurutnya, alih-alih menyelesaikan masalah tersebut, Kemendikbud justru memberikan kewenangan sepenuhnya ke pemerintah daerah terkait pembukaan sekolah.

"Kan nanti kalau ada kejadian macam-macam pemda yang salah, bukan Kemdikbud lagi karena sudah disiapkan ke Pemda," katanya.

Lebih lanjut, Ramli menyebut Kemendikbud harus memetakan strategi pembelajaran agar tidak mengulang kesalahan ketika PJJ kemarin. Ia menyebut banyak guru menilai pembelajaran tatap muka tak akan berjalan efektif jika tak dipetakan dengan baik.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim memutuskan sekolah boleh dibuka di semua zona mulai Januari 2021 meski pandemi Covid-19 belum berakhir. Keputusan untuk pembukaan sekolah diberikan sepenuhnya ke pemerintah daerah.

Namun, Nadiem menegaskan pembelajaran tatap muka di semester depan bukan kewajiban. Sekolah yang mau menggelar belajar tatap muka harus memenuhi sejumlah syarat yang ditetapkan pemerintah pusat.

Keputusan ini diambil Nadiem karena ia menyadari ada banyak dampak negatif dari PJJ yang jika dibiarkan bisa menjadi permanen. Di antaranya termasuk potensi putus sekolah, tekanan psikologis, sampai kemunduran capaian pendidikan.