Kasus Red Notice, Tommy Sumardi Bantah Sebut Nama Kabareskrim

CNN Indonesia | Rabu, 25/11/2020 02:49 WIB
Pegusaha Tommy Sumardi membantah pengakuan Irjen Napoleon Bonaparte soal nama sejumlah petinggi, termasuk Kabareskrim, terkait kasus red notice Djoko Tjandra. Pernyataan Irjen Napoleon Bonaparte soal keterlibatan Kabareskrim dalam kasus red notice Djoko Tjandra dibantah. (Foto: ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWAN)
Jakarta, CNN Indonesia --

Terdakwa Tommy Sumardi menepis pengakuan eks Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadivhubinter) Mabes Polri Irjen Napoleon Bonaparte perihal nama sejumlah pejabat negara terkait pengecekan status Red Notice atas nama Djoko Tjandra.

Ia juga membantah Napoleon yang menyebutkan dirinya mengusir Brigjen Prasetijo Utomo untuk membahas secara khusus mengenai Red Notice tersebut.

"Baik Yang Mulia, minta izin meluruskan saja, ini menyangkut petinggi di Senayan dan kepolisian yang disebut. Nomor satu saya datang ke situ [Gedung TNCC Lantai 11] ketemu beliau [Napoleon] dikenalkan oleh Brigjen Pol Prasetijo Utomo," ucap Tommy dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (24/11).


"Begitu saya datang, tidak menyebut nama siapa-siapa dan tidak meminta Brigjen Prasetijo keluar," lanjutnya.

Tommy menegaskan dirinya juga telah menyerahkan uang senilai total Rp7 miliar kepada Napoleon terkait penghapusan nama Djoko Tjandra dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Uang itu bersumber dari Djoko Tjandra.

Sebelumnya, Napoleon dalam sidang membantah telah menerima uang dari Tommy Sumardi.

"Saksi ini [Napoleon] mengatakan saudara [Tommy] tidak pernah memberikan sesuatu. Dia tidak pernah terima uang. Tolong jawab," kata Hakim Ketua Muhammad Damis.

"Itu bohong Yang Mulia. Tidak benar," tegas Tommy.

Sebelumnya Napoleon menyebut Tommy membawa tiga pejabat negara untuk meyakinkan dirinya mengecek status Red Notice atas nama Djoko Tjandra. Pejabat negara yang dimaksud adalah Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo, Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin dan Ketua MPR Bambang Soesatyo.

Hanya saja, ia mengaku tak bisa menuruti permintaan tersebut. Pasalnya, menurut Interpol's Rules on the Processing of Data, pengecekan hanya bisa dilakukan berdasarkan hak asasi dari subjek Red Notice, pengacaranya ataupun keluarganya.

"Jadi, permintaan lisan ini tidak bisa saya layani walaupun saudara Terdakwa menelepon pejabat negara. Saya butuh surat dari lawyer Djoko Tjandra atau keluarganya," ucap Napoleon.

Jaksa Penuntut Umum sebelumnya mendakwa Napoleon dan Prasetijo menerima suap dari Djoko Tjandra. Napoleon menerima uang sejumlah Sin$200 ribu dan US$270 ribu, sementara Prasetijo menerima uang US$150 ribu.

Suap tersebut dimaksudkan guna membantu menghapus nama Djoko Tjandra dari daftar DPO yang tercatat di Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM.

(ryn/arh)


[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK